Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Muhammadiyah Prihatin Pemerintah Bolehkan Industri Minuman Keras

muhammadiyah minuman keras industri
Buya Anwar Abbas
Bagikan:

Hidayatullah.comKetua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku kecewa dengan kebijakan Pemerintah terkait penetapan industri minuman keras (miras) dalam kategori usaha terbuka. Anwar Abbas menilai bahwa kebijakan di atas tidak lagi melihat aspek menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas, tetapi hanya memperhitungkan aspek investasi semata.

“Saya melihat dengan adanya kebijakan ini, tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi demi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan dunia usaha,” keluhnya, dikutip laman resmi muhammadiyah.or.id, hari Kamis (25/2/2021).

Menurut Anwar, pedoman Pancasila dan UUD 1945 sebagai panduan bernegara kini hanya menjadi hiasan saja, tapi dalam kebijakan pedoman sebagai karakter dan jatidiri kebangsaan itu ditinggalkan. “Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini,” imbuhnya.

Kebijaan investasi Miras secara terbuka tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Dengan kebijakan itu, industri Miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran. Sebelum diputuskan sebagai daftar positif investasi (DPI), industri Miras masuk dalam kategori bidang usaha tertutup.

Dalam Lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah sejatinya mengatur beberapa poin penting terkait miras. Di antaranya adalah definisi industri minuman keras adalah alkohol yang berbahan anggur.

Sementara tempat investasi Miras hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal setempat. Penanaman modal di empat provinsi tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Selanjutnya, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol hanya dapat diperjualbelikan secara eceran (kaki lima) dengan jaringan distribusi dan tempat yang disediakan secara khusus. Poin utama terakhir terkait industri Miras masuk dalam bidang usaha yang dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Namun untuk investasi asing, hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.*

Baca juga: Izin Investasi Industri Miras, Fahira Idris: Di Negara Liberal Saja Menyiapkan Aturan Tegas Dulu, Baru Buka Investasi

Rep: Ahmad
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Seluruh Anggota KPU Harus Diperiksa

Seluruh Anggota KPU Harus Diperiksa

IHW Dorong BPJPH Sudah Siap Layani Sertifikasi Halal

IHW Dorong BPJPH Sudah Siap Layani Sertifikasi Halal

UI Siap Terima Mahasiswa Universitas Tadulako Palu Kuliah Sementara

UI Siap Terima Mahasiswa Universitas Tadulako Palu Kuliah Sementara

Sahabat AILA Indonesia Diluncurkan

Sahabat AILA Indonesia Diluncurkan

Fraksi PKS Beberkan Alasan Menolak RUU Cipta Kerja

Fraksi PKS Beberkan Alasan Menolak RUU Cipta Kerja

Baca Juga

Berita Lainnya