Selasa, 6 Juli 2021 / 27 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

Hindari Saling Lapor, Kapolri Janji Lebih Selektif Gunakan UU ITE

ANTARA FOTO
Listyo Sigit Prabowo ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri
Bagikan:

Hidayatullah.com — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji Polri akan selektif dalam menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu untuk menghindari saling lapor menggunakan pasal-pasal karet tersebut. Langkah ini dilakukan Polri sejalan dengan Pemerintah yang membuka ruang kritik dan saran.

“Dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling lapor atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini, bisa ditekan dan dikendalikan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit usai Rapim TNI-Polri 2021, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/02/2021).

Jenderal Sigit mengatakan selanjutnya pihaknya akan lebih mengedepankan edukasi dan upaya persuasif dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice, sehingga penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik.

“Undang-Undang ITE juga menjadi catatan untuk ke depan betul-betul bisa dilaksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi, dan kemudian kami upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice,” ujarnya.

Meski begitu Sigit beserta pihaknya akan terus mengingatkan warganet agar tetap mematuhi aturan serta etika yang berlaku dalam bermedia sosial.

Rapim TNI-Polri Tahun 2021 yang bertema “Dilandasi Profesionalisme, Soliditas dan Sinergitas TNI Polri Siap Mendukung Penanggulangan Paripurna Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia Maju” akan dilaksanakan selama tiga hari, sejak Senin hingga Rabu.

Tujuan pelaksanaan Rapim TNI-Polri 2021 untuk memperkuat soliditas jajaran TNI-Polri guna mengawal kebijakan pemerintah. Sejumlah hal penting yang dibahas dalam rapim, di antaranya keterlibatan TNI-Polri dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan dan mengawal program vaksinasi nasional.

Sedangkan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional, beberapa program yang dibahas antara lain program perlindungan kesehatan, program perlindungan sosial, program insentif usaha, program subsidi UMKM, program pembiayaan korporasi, dan program bantuan sektoral.

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

DDII Aceh Desak Qanun Jinayat Dibahas Ulang

DDII Aceh Desak Qanun Jinayat Dibahas Ulang

Menteri Teten: Impor Cangkul Simbol Ketertinggalan

Menteri Teten: Impor Cangkul Simbol Ketertinggalan

Anggota DPR: Bahaya Dari Rezim Jokowi Adalah Tak Membangun Dialektika

Anggota DPR: Bahaya Dari Rezim Jokowi Adalah Tak Membangun Dialektika

IPM Harus Mampu Cetak Kader Berakhlak dan Berintegritas

IPM Harus Mampu Cetak Kader Berakhlak dan Berintegritas

Padang Miliki Perda  Pengelolaan Zakat

Padang Miliki Perda Pengelolaan Zakat

Baca Juga

Berita Lainnya