Selasa, 2 Maret 2021 / 18 Rajab 1442 H

Nasional

Dihadapan Polri-TNI, Jokowi Minta DPR Revisi UU ITE Jika Tak Bisa Beri Rasa Keadilan

Presiden Joko Widodo membuka Munas X MUI, Rabu (25/11/2020) malam.
Bagikan:

Hidayatullah.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) benar-benar bisa diimplementasikan sebaik mungkin, jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Jokowi juga meminta pada Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 dalam keterangannya, Senin (15/02/2021).

Dalam kesempatan tersebut mantan Walikota Solo itu melihat bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Menurutnya proses hukum kerap dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Terkait hal tersebut, Jokowi memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,”jelas Jokowi.

Namun, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Jokowi menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari undang-undang tersebut.

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Gus Dur “Instruksikan” Kepung KPUD

Gus Dur “Instruksikan” Kepung KPUD

Jamaah DT: Pelaku Pembakaran Biasa Bawa Batu Lempengan Saat Shalat

Jamaah DT: Pelaku Pembakaran Biasa Bawa Batu Lempengan Saat Shalat

Gempa Donggala 6 SR, BNPB: 1 Orang Meninggal, 10 Luka-luka

Gempa Donggala 6 SR, BNPB: 1 Orang Meninggal, 10 Luka-luka

KPAI Sikapi Video “Siswa Bercanda Bully Guru”

KPAI Sikapi Video “Siswa Bercanda Bully Guru”

Judi Online Kian Marak, Pemerintah Belum Peduli

Judi Online Kian Marak, Pemerintah Belum Peduli

Baca Juga

Berita Lainnya