Jum'at, 9 Juli 2021 / 30 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

Dihadapan Polri-TNI, Jokowi Minta DPR Revisi UU ITE Jika Tak Bisa Beri Rasa Keadilan

Presiden Joko Widodo membuka Munas X MUI, Rabu (25/11/2020) malam.
Bagikan:

Hidayatullah.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) benar-benar bisa diimplementasikan sebaik mungkin, jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Jokowi juga meminta pada Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 dalam keterangannya, Senin (15/02/2021).

Dalam kesempatan tersebut mantan Walikota Solo itu melihat bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Menurutnya proses hukum kerap dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Terkait hal tersebut, Jokowi memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,”jelas Jokowi.

Namun, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Jokowi menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari undang-undang tersebut.

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Posko Rumah Makan Gratis untuk Siapa Saja di Mamuju

Posko Rumah Makan Gratis untuk Siapa Saja di Mamuju

DPR Minta Audit Seluruh Pelayaran yang Dikelola Pemda

DPR Minta Audit Seluruh Pelayaran yang Dikelola Pemda

JPRR: Korupsi Sudah Masuk ke Semua Ranah Kehidupan

JPRR: Korupsi Sudah Masuk ke Semua Ranah Kehidupan

KH Miftachul Akhyar Ketua Umum MUI, Wapres Ma’ruf Amin Jadi Ketua Wantim

KH Miftachul Akhyar Ketua Umum MUI, Wapres Ma’ruf Amin Jadi Ketua Wantim

Mahfud MD Nilai Fenomena 212 Kemajuan Demokrasi

Mahfud MD Nilai Fenomena 212 Kemajuan Demokrasi

Baca Juga

Berita Lainnya