Selasa, 6 Juli 2021 / 26 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

BPJS Kesehatan Surplus 18,7 Triliun, DPR: Turunkan Iuran, Jangan Bebani Rakyat

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] BPJS Kesehatan
Bagikan:

Hidayatullah.com- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menanggapi informasi bahwa keuangan BPJS Kesehatan mengalami surplus cukup besar yaitu Rp 18,7 Triliun justru di saat pandemi Covid-19. BPJS bahkan tidak lagi gagal membayar klaim ke Rumah sakit maupun faskes lainnya.

Surplus ini menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan terjadi setelah pihak manajemen bersama pemerintah melakukan pembenahan berdasarkan hasil audit menyeluruh yang dilakukan oleh BPKP pada 2018-2019.

Menanggapi itu, Mufidayati meminta agar pihak BPJS Kesehatan meninjau kembali kenaikan tarif khususnya untuk tarif kelas 3 yang diberlakukan sejak tahun lalu berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020. Berdasarkan Perpres tersebut tarif peerta kelas 1 naik menjadi Rp 150 ribu, kelas 2 Rp 100 ribu dan kelas 3 Rp 35 ribu dengan adanya subsidi Rp 7000. Mufida menyatakan dengan adanya surplus ini, sudah selayaknya iuran BPJS khususnya kelas 3 dikembalikan seperti semula yaitu Rp 25.500.

“Direksi BPJS Kesehatan yang akan berakhir masa kerjanya, harusnya menutup masa kerjanya dengan memberikan kado terbaik untuk rakyat dengan menurunkan premi BPJS Kesehatan sama dengan besaran premi yang lama,” papar Mufida dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Kamis (11/02/2021).

Sejak awal pemberlakukan Perpres 64/2020 ini Mufida mengatakan dirinya bersama Fraksi PKS DPR sudah menolak adanya kenaikan iuran bagi peserta kelas 3 pada kelompok Bukan Pekerja (BP) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Kenaikan iuran di saat ekonomi masyarakat sangat terpukul akibat pandemi Covid-19 tentu saja sangat memberatkan.

“Apalagi bagi kelompok Bukan Pekerja dan PBPU yang sangat terdampak usahanya akibat pandemi ini. Bahkan akibat kenaikan tarif yang dibelakukan, banyak peserta kelas 1 dan kelas 2 yang turun kelas. BPJS Kesehatan sendiri mengakui adanya sekitar 2,2 juta peserta yang turun kelas khususnya dari kelompok PBPU,” tutur Mufida.

Mufida mengatakan saat itu dirinya sudah mengingatkan agar BPJS Kesehatan melakukan audit menyeluruh dan melakukan pembenahan terhadap data kepesertaan. Manajemen BPJS juga tidak transparan berapa peserta BP dan PBPU untuk masing-masing kelas. Selama ini yang disampaikan hanya total peserta BP dan PBPU.

Mengacu data yang disampaikan BPJS, sampai Oktober 2019, total peserta kedua kelompok ini adalah 35,923,299. Sementara menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, per Mei 2020 jumlah peserta PBPU adalah 30,68 juta.Jika diasumsikan seluruhnya berada di kelas 3 saja, maka nilai selisih iuran lama dengan iuran setelah kenaikan selama setahun adalah sebesar Rp 4,09 triliun. Bahkan jika selisihnya menggunakan angka kenaikan resmi tanpa adanya subsidi pemerintah daerah yaitu Rp 42.000, nilai selisihnya hanya sekitar Rp 7,1 triliun.

Artinya, papar dia, keuangan BPJS harusnya masih cukup baik tanpa menaikan tarif kelas 3 untuk peserta BP dan PBPU, bahkan tanpa membebani pemerintah daerah. Dengan demikian, sangat layak jika tarif BPJS Kesehatan ini dikembalikan ke tarif semula khususnya untuk peserta kelas 3.

 

“Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di negeri kita sudah sangat berat bagi kehidupan masyarakat bawah. Jangan ditambah lagi dengan beban kenaikan iuran BPJS,” tutup Mufida.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Cucu Hasan Al-Banna ke Indonesia

Cucu Hasan Al-Banna ke Indonesia

Untuk Indonesia, CSIL Merasa Perlu Mendorong Desain ‘Kepemimpinan Nubuwwah’

Untuk Indonesia, CSIL Merasa Perlu Mendorong Desain ‘Kepemimpinan Nubuwwah’

FUUI: Tak Aneh Jalal Masuk PDI-P,  tapi Umat Islam Perlu Waspada!

FUUI: Tak Aneh Jalal Masuk PDI-P, tapi Umat Islam Perlu Waspada!

Delapan Petingginya Ditangkap Polisi, Ini Tujuh Sikap Presidum KAMI

Delapan Petingginya Ditangkap Polisi, Ini Tujuh Sikap Presidum KAMI

PAN Kecam Keras Persekusi UAS

PAN Kecam Keras Persekusi UAS

Baca Juga

Berita Lainnya