Rabu, 27 Oktober 2021 / 20 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Masyarakat Kian Takut Berpendapat, PKS: Buzzer Harus Diberantas

Mardani Ali Sera tentang Kerumunan Jokowi istimewa
Mardani Ali Sera.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan saat ini fenomena para pengkritik pemerintah berujung serangan buzzer cukup mengkhawatirkan, untuk itu, Ia meminta hal ini diberantas.

“Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik. Justru membuat persepsi publik pada Pak Jokowi jadi buruk,” kata Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (10/02/2021).

Mardani berharap Presiden Jokowi mau membaca survei-survei yang mengupas indeks demokrasi hari ini “Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Justru indeks demokrasi Indonesia tahun ini turun,”jelasnya.

Dengan itu menurut Mardani, Pemerintah mesti sadar diri akan kesehatan demokrasi saat ini. “Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia,” ujarnya.

Perihal buzzer ini, Ekonom senior Kwik Kian Gie pun merasakan hal demikian. Ia mengaku khawatir usai mengemukakan pendapat berbeda dengan rezim akan langsung diserang buzzer di media sosial. Hal itu disampaikan lewat akun Twitter @kiangiekwik pada 6 Februari lalu.
“Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil,” kata Kwik diakun twitternya, seperti dikutip Hidayatullah, Rabu (10/02/2021).

Lebih jauh, Politisi PKS itu berharap pemerintah serius atas harapan dikritik keras supaya terarah. Salah satu cara menunjukkan keseriusan itu, kata Mardani, dengan merevisi UU ITE.

“Jika serius ayo lakukan revisi UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan Pasal 45. Yang sering jadi landasan pasal karet,” ucap Mardani.

Sebelumnya, saat memperingati Hari Pers Nasional, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan jika Pemerintah berjanji akan menjaga kebebasan pers yang sudah ada.

“Bagi Pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga, dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan Pemerintah,” kata Pramono Anung melalui siaran YouTube milik Sekretariat Kabinet, Selasa (09/02/2021).*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

sertifikat vaksin

Pemerintah:  Sertifikat Vaksin Covid-19 Belum Digunakan jadi Persyaratan Administrasi Apapun

Mesir Janjikan Pasokan Listrik ke Jalur Gaza

Mesir Janjikan Pasokan Listrik ke Jalur Gaza

MTQ Nasional Batam akan Dihadiri Perwakilan Negara Islam

MTQ Nasional Batam akan Dihadiri Perwakilan Negara Islam

Cegah Seks Bebas, Orangtua Harus Melek Medsos

Cegah Seks Bebas, Orangtua Harus Melek Medsos

BMA Sediakan Beasiswa Tahfiz dan Wirausaha

BMA Sediakan Beasiswa Tahfiz dan Wirausaha

Baca Juga

Berita Lainnya