Ahad, 26 September 2021 / 18 Safar 1443 H

Nasional

Buya Anwar Abbas: Banyak Orang Mengaku Pancasilais, tetapi Tindakannya Tak Sesuai Nilai Pancasila yang Berketuhanan

andi/hidayatullah.com
Sekjen MUI Anwar Abbas di sela-sela acara Sarasehan Nasional "Penguatan Literasi Islam dan Kebangsaan Generasi Milenial" di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, pada Kamis (24/01/2019).
Bagikan:

Hidayatullah.com— Ketua PP Muhammadiyah Dr Anwar Abbas mengingatkan bahwa HAM yang berlaku di Indonesia adalah HAM yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, HAM di Indonesia tetap memberi tempat kepada nilai-nilai Ketuhanan, bukan HAM Barat yang sekuler dan ateistik.

Buya Anwar Abbas mengaku sedih dengan banyaknya orang yang mengaku Pancasilais, tetapi justru tindakan, pemahaman, dan kearifannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan. “Karena itu menurut saya Pancasila (mereka) itu hanya ada di bibir, konstitusi itu hanya ada di bibir, tetapi dalam fakta dan kenyataannya tidak, saya bisa mengatakan banyak sekali Undang-Undang di negeri ini yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya dalam Pengajian Ahad Pagi Masjid Attaqwa Patemon, (07/02/2021) dikutip laman muhammadiyah.or.id.

Menurut Buya, konstitusi Indonesia menjamin berlakunya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warganya. Akan tetapi, HAM tidak begitu saja dapat dijadikan alasan sebagai dasar pemberlakuan suatu kebijakan publik. Anwar Abbas mengingatkan bahwa HAM yang berlaku di Indonesia adalah HAM yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, yang itu memberi tempat kepada nilai-nilai Ketuhanan, bukan HAM Barat yang sekuler dan ateistik.

“Sila pertama (Pancasila) itu harus menyinari Sila kedua, karena itu tidak boleh ada konsep HAM yang bertentangan dengan Sila pertama. Oleh karena itu kalau kita bicara HAM di negeri ini, konsep HAM-nya bukan konsep HAM Barat yang sekuleristik dan ateistik, HAM kita adalah konstitusi, HAM yang sesuai dan dinafasi serta dijiwai oleh ajaran agama,” jelasnya.

Ia mengingatkan,  bahwa segala pemahaman, pandangan, faham, dan ajaran yang bersifat sekuler –termasuk dalam hal ini kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia– tidak sesuai dengan konstitusi. Bagi Anwar, selain Pancasila, UUD 1945 dalam pasal 29 ayat 1 menjamin kebebasan enam agama warga bangsa sehingga dunia pendidikan seharusnya menekankan pengajaran dan pengamalan agama bagi masing-masing pemeluknya.

“Jadi kalau kita bicara pendidikan, kita tidak boleh melakukan kebijakan yang mengarah pada tidak terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa, karena negara ini berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa,” imbuh Anwar mengutip tujuan UU Sistem Pendidikan Nasional.*

Rep: Ahmad
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

HTI Mau Dibubarkan, Wantim MUI: Pemerintah Harus Persuasif

HTI Mau Dibubarkan, Wantim MUI: Pemerintah Harus Persuasif

Singgung Pilgub DKI, JK: Kalau Cagub Bicara Kasar, Bisa Timbul Konflik

Singgung Pilgub DKI, JK: Kalau Cagub Bicara Kasar, Bisa Timbul Konflik

Jalin Silaturahmi, Perantau Minang Malaysia Pulang Basamo

Jalin Silaturahmi, Perantau Minang Malaysia Pulang Basamo

PM Malaysia Sebut Gay, Liberalisme dan Pluralisme, Musuh Islam

PM Malaysia Sebut Gay, Liberalisme dan Pluralisme, Musuh Islam

Kemhan: Bela Negara Bukan Hanya Angkat Senjata

Kemhan: Bela Negara Bukan Hanya Angkat Senjata

Baca Juga

Berita Lainnya