Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Resmi Keputusan Pemerintah: Sekolah Tak Boleh Mewajibkan atau Melarang Seragam dan Atribut Kekhususan Agama

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim| Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan
Bagikan:

Hidayatullah.com- Larangan tersebut merupakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem mengatakan SKB 3 Menteri ini bagian dari keputusan tegas terkait berseragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya hak individu setiap guru, murid, dan orang tua.

“Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama,” kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Rabu (03/02/2021).

Lebih lanjut, Nadiem menyampaikan jika masih ada aturan lama yang mewajibkan seragam sekolah dengan kekhususan agama tertentu, pemerintah daerah atau kepala sekolah harus mencabutnya paling lama 30 hari kerja sejak SKB ini diterbitkan.

“Kalau ada peraturan yang dilaksanakan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut,”ujarnya

Nadiem mengungkapkan jika masih ada pihak yang melanggar maka pihak di atasnya bisa memberikan sanksi, misal: pemda memberikan sanksi ke sekolah, gubernur memberikan sanksi ke bupati/walikota, Mendagri memberikan sanksi ke Gubernur, Kemendikbud memberikan sanksi ke sekolah.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Meski begitu, SKB 3 Menteri ini tidak berlaku di Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki ketentuan perundang-undangan terkait Pemerintahan Aceh.

“Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama,” ucapnya.

Masyarakat juga bisa melaporkan jika ada pelanggaran SKB 3 Menteri ini ke Unit Layanan Terpadu Kemendikbud, Gedung C Lantai Dasar, Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta; atau menghubungi hotline 177; atau melalui portal lapor.kemdikbud.go.id.*/Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

Setelah Koma, Ben Ali Dilaporan Meninggal Dunia

Setelah Koma, Ben Ali Dilaporan Meninggal Dunia

Kasus Meikarta, Pakar Hukum: KPK Harus Panggil Mendagri Tjahjo

Kasus Meikarta, Pakar Hukum: KPK Harus Panggil Mendagri Tjahjo

Kampanye Anti Rokok Ala Gubernur DKI

Kampanye Anti Rokok Ala Gubernur DKI

Sadisme Pelaku Homo Mirip Ryan Terjadi di Nganjuk

Sadisme Pelaku Homo Mirip Ryan Terjadi di Nganjuk

Pemeriksaan Korban Dugaan Perkosaan Oknum Kapolsek Jember terus Berjalan

Pemeriksaan Korban Dugaan Perkosaan Oknum Kapolsek Jember terus Berjalan

Baca Juga

Berita Lainnya