Jum'at, 12 Februari 2021 / 30 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

PKS Minta Pemerintah Akui Kelemahan Lalu Fokus Atasi Pandemi

Poster Mabes Polri cegah virus corona Muh. Abdus Syakur/Hidayatullah.com
Poster imbauan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Bagikan:

Hidayatullah.com– Kasus Covid-19 di Indonesia tembus satu juta kasus pada Selasa (26/01/2021), dan Rabu kemarin (27/01/2021) disebutkan 387 orang meninggal yang merupakan rekor baru jumlah kematian sementara. Termasuk jumlah angka kesembuhan juga cetak rekor dengan sejumlah 10.974 pasien.

Menanggapi itu, anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.

“Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5%. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik,” kata Sukamta pada Kamis (28/01/2021).

Lebih lanjut Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan. Wakil Ketua Fraksi PKS ini lantas mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlhat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.

“Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes. Pak Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya, sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang,” ujar Sukamta.

“Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat. Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta-ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah,” tandasnya lagi.

Angggota DPR RI asal DIY Yogyakarta ini berpendapat akan lebih baik jika pemerintah secara transparan menyampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.

Menurut Sukamta, Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

“Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini statemen Menkes, pemerintah salah sasaran soal testing Covid-19. Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi,” sindirnya.

Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat Covid-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu adalah hal yang patut dipuji.

“Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi. Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi,” tandasnya.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Anggota Dewan Minta RS Delta Surya Cabut Larangan Jilbab

Anggota Dewan Minta RS Delta Surya Cabut Larangan Jilbab

Dr Aidh Al Qarni: Indonesia Negara Islam Pembawa “Laa Ilaha Illallah”

Dr Aidh Al Qarni: Indonesia Negara Islam Pembawa “Laa Ilaha Illallah”

Meski Gandeng Kiai, Ustadzah dan Emak-emak Pilih Sandiaga Uno

Meski Gandeng Kiai, Ustadzah dan Emak-emak Pilih Sandiaga Uno

Sudah Tiga Tahun Aktivis PII ini Perjuangkan Hak Berjilbab

Sudah Tiga Tahun Aktivis PII ini Perjuangkan Hak Berjilbab

Din Syamsudin: Adanya Kolom Agama di KTP Justru Banyak Maslahatnya

Din Syamsudin: Adanya Kolom Agama di KTP Justru Banyak Maslahatnya

Baca Juga

Berita Lainnya