Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Resmi, Tim Advokasi Laporkan Kasus Penembakan Laskar HRS ke Pengadilan Pidana Internasional

Youtube Eradotid
Munarman dalam konferensi pers terkait penembakan anggota FPI, Senin (07/12/2020).
Bagikan:

Hidayatullah.comTim Advokasi beserta keluarga dari 6 laskar pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menjadi korban tembak di KM 50 Jakarta-Cikampek akhirnya melaporkan tragedi tersebut pada 7 Desember 2020 ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Selain itu, tim advokasi juga mengikutsertakan laporan atas tragedi Jakarta 21-22 Mei 2019 lalu. Pelaporan itu dilakukan, karena dua kejadian tersebut dinilai sebagai serangan HAM berat.
Menurut salah seorang anggota Tim Advokasi Korban, Munarman, pelaporan telah resmi dilayangkan pada 16 Januari 2021.

Munarman mengirimkan bukti pelaporan tersebut pada Selasa (19/01/2021) malam berupa gambar tangkapan layar aduan yang dikirimkan kepada Juru Bicara, dan Kepala Departemen Luar Negeri ICC Fadi El-Abdallah.

“Ini bukti pelaporan Tim Advokasi Korban Pelanggaran HAM berat, tragedi 21-22 Mei 2019, dan pembantaian 7 Desember oleh aparat negara ke ICC,” kata Munarman, Selasa (19/01/2021).

Dalam pelaporan tersebut, kata Munarman, Tim Advokasi Korban telah melaporkan dokumen-dokumen dan fakta-fakta kejadian terkait dua peristiwa yang menewaskan total 16 nyawa sipil di tangan kepolisian tersebut.

Disebutkan dalam laporan berbahasa Inggris itu, Tim Advokasi melaporkan pelaksanaan praktik pembiaran tanpa otoritas yang dilakukan pemerintah Indonesia atas dua peristiwa HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyatnya sendiri.

“Kami berjuang untuk keadilan, dan memutus rantai impunitas yang sudah sangat berbahaya di negeri ini. Kami akan memberikan informasi informasi mengenai HAM berat kepada komunitas HAM internasional (ICC), karena terbukti sistem hukum Indonesia, yang tidak menghendaki, dan tidak mampu memutus mata rantai HAM berat yang sampai saat ini, pelakunya masih berkeliaran mengancam warga sipil di Indonesia,” tulis isi laporan Tim Advokasi tersebut.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

UU Terorisme Juga Harus Berlaku pada Gerakan Separatis di Papua dan Maluku

UU Terorisme Juga Harus Berlaku pada Gerakan Separatis di Papua dan Maluku

Sidang Isbat Kemenag: Tak Ada Referensi Hilal Awal Syawal 1440H Teramati

Sidang Isbat Kemenag: Tak Ada Referensi Hilal Awal Syawal 1440H Teramati

Ada Usulan Mengelola Dana Haji  Secara Syariah

Ada Usulan Mengelola Dana Haji Secara Syariah

Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari

Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari

Didin Hafidhuddin dan Adian Husaini Pimpin Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Periode 2020-2025

Didin Hafidhuddin dan Adian Husaini Pimpin Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Periode 2020-2025

Baca Juga

Berita Lainnya