Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

MUI: Kremasi Jenazah Muslim Korban Covid-19 Bertentangan dengan Islam dan Hukum HAM Internasiona

AP Photo/detik
Korban Covid-19 dikremasi di India.
Bagikan:

Hidayatullah.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keberatan atas aturan kremasi jenazah seluruh warga Srilanka korban Covid-19, termasuk warga Muslim. Ketua Komisi Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) MUI menegaskan, ketentuan itu bertentangan dengan keyakinan agama Islam dan hukum HAM internasional.

“Deklarasi Universal HAM PBB pasal 18 menjamin hak setiap orang untuk menganut agama dan melaksanakan ajaran agamanya,” kata Ketua Komisi HKLNI Bunyan Saptomo di Jakarta, Kamis (14/01/2021) dalam rilis MUI kepada hidayatullah.com.

Dikatakannya, Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 18 (1) juga menjamin hak setiap orang untuk menganut agama dan melaksanakan ajaran agamanya.

Baca: MUI Keberatan Aturan Kremasi Jenazah Muslim Korban Covid-19, Minta Pemerintah Indonesia Protes Srilangka

Diakui bahwa setiap negara mempunyai hak untuk membuat peraturan, termasuk peraturan yang terkait pengurusan jenazah korban pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia saat ini.

“Namun, semua negara, termasuk Srilanka, haruslah membuat peraturan pengurusan jenazah korban Covid-19 dengan tetap menghormati hak kelompok agama, termasuk kelompok Muslim,” tambahnya.

Menurut Bunyan, keberatan itu disampaikan oleh MUI dalam rangka melaksanakan peran himayatul ummah (melindungi Ummat). MUI sebagai wakil umat Islam menyampaikan protes kepada Pemerintah Srilanka yang telah mengeluarkan peraturan tanpa mengindahkan hak asasi manusia (HAM) kelompok agama minoritas, termasuk kelompok Muslim.

Komisi HKLNI MUI menyampaikan, pemerintah Indonesia sendiri telah membuat peraturan tentang pengurusan korban Covid-19 sesuai dengan agama yang diyakini dan dipeluk oleh warga negara. MUI juga telah menerbitkan fatwa khusus terkait dengan pengurusan jenazah Covid-19 ini.

“MUI mendesak agar pemerintah Srilanka membatalkan peraturan yang melanggar HAM tersebut dan mengganti peraturan yang menghormati hak kelompok agama minoritas, termasuk Muslim,” demikian Ketua Komisi HKLNI Bunyan Saptomo.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

AFKN Akan Gelar Sunat Gratis Bagi 8000 Anak Muslim

AFKN Akan Gelar Sunat Gratis Bagi 8000 Anak Muslim

Di depan Presiden Jokowi, Muhammadiyah Sampaikan Berbagai Kritik Tajam soal Kondisi Bangsa

Di depan Presiden Jokowi, Muhammadiyah Sampaikan Berbagai Kritik Tajam soal Kondisi Bangsa

Hadiri Milad ke-19, Tokoh-tokoh Kristen Apresiasi Keberadaan FPI

Hadiri Milad ke-19, Tokoh-tokoh Kristen Apresiasi Keberadaan FPI

KPI Siapkan Draf Pedoman Penyiaran

KPI Siapkan Draf Pedoman Penyiaran

Forum Rohis Nusantara Gelar Silatnas

Forum Rohis Nusantara Gelar Silatnas

Baca Juga

Berita Lainnya