Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pemerintah Diminta Tak Menyuntikkan Vaksin sebelum Teruji Kehalalanya

FPKS
Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI
Bagikan:

Hidayatullah.com–Sejak tiga hari lalu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Menkes) RI menyalurkan vaksin Covid-19 ke berbagai daerah. Meski sudah didistribusikan ke setiap daerah, vaksin tersebut tidak bisa langsung disuntikan kepada masyarakat sebelum ada izin dari BPOM.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta BPOM bekerja profesional dan obyektif menilai kelayakan vaksin tersebut. Diharapkan BPOM tidak terpengaruh pada tekanan pihak tertentu dalam memproses pemberian izin edar dan Emergency Use Authorization (EUA).

BPOM menurut Mulyanto, harus berani menetapkan hasil pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. “Di tengah kondisi pandemi nasional sekarang ini, Pemerintah mesti tetap dingin dan rasional dalam bertindak terkait vaksinisasi Covid-19 kepada masyarakat,” kata Mulyanto, Rabu (06/01/2021).

Meski keadaan genting karena pandemi ini makin meningkat,  tetap saja harus berpegang pada prinsip perlindungan masyarakat. Misalnya, menurut Mulyanto,  tidak menyuntik masyarakat menggunakan vaksin yang belum jelas khasiat, keamanan dan kehalalannya.

“Yang disuntikan ke masyarakat hanyalah vaksin yang sudah lulus uji klinis tahap III serta mendapat izin edar dari BPOM,” ujar Mulyanto.

Politisi senior PKS itu minta BPOM transparan dalam melakukan uji kelayakan vaksin sebelum mengeluarkan izin. BPOM harus berpatokan pada kaidah ilmiah dalam menetapkan status kelayakan vaksin, bukan berdasarkan tekanan pihak yang berkepentingan.

“BPOM punya tanggungjawab moral untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk bebas dari Covid-19. Karena itu BPOM harus melaksanakan proses pengujian dengan cara yang akurat dan tepat. Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu BPOM terpaksa mengeluarkan izin edar meskipun sebenarnya vaksin tersebut tidak layak pakai,” tegasnya.  “Semoga BPOM tidak menghianati hati nurani dan kepercayaan masyarakat yang ada selama ini. BPOM harus memeriksa hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac secara profesional, obyektif dan transparan. Selain itu BPOM tidak boleh bekerja atas dasar tekanan dan pesanan produsen atau pedagang vaksin,” demikian pesan Mulyanto.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah telah membeli vaksin anti-covid dari perusahaan China sebanyak 3 juta dosis. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari China telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta (6/12). Sisanya 1,8 juta dosis baru tiba di tanah air awal tahun ini.

Vaksin tersebut diimpor dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, China, dalam bentuk vero cell dengan nama penerima PT Bio Farma (Persero).*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

PBNU: Reuni 212 sebagai Ajang Silaturahim Silakan Saja

PBNU: Reuni 212 sebagai Ajang Silaturahim Silakan Saja

Presiden Turki Tayyip Erdogan Akan Berkunjung ke Indonesia

Presiden Turki Tayyip Erdogan Akan Berkunjung ke Indonesia

Abu Jibriel Menilai Densus Membabi Buta

Abu Jibriel Menilai Densus Membabi Buta

Berbagai Kalangan Tolak UU Ciptaker, PKS Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

Berbagai Kalangan Tolak UU Ciptaker, PKS Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

Sambut Ramadhan, Dai Muda Kota Depok Gelar Pengobatan Gratis

Sambut Ramadhan, Dai Muda Kota Depok Gelar Pengobatan Gratis

Baca Juga

Berita Lainnya