Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Krisis Tempe jadi Kado Pahit Awal Tahun 2021, Pemerintah Diminta Batasi Impor

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina
Bagikan:

Hidayatullah.com–Para pelaku industri tahu dan tempe sangat terbebani dengan adanya kenaikan harga kedelai yang mencapai hampir sebesar 50 persen pada awal tahun 2021 ini. Kenaikan harga kedelai tersebut memukul para pelaku industri tahu dan tempe, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan mogok produksi.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan bahwa  adanya kenaikan harga kedelai yang hampir mencapai 50 persen menjadi kado pahit bagi industri tahu dan tempe di awal tahun 2021, mengingat di tengah pandemi Covid-19 saat ini daya beli masyarakat menurun.

“Kedelai sebagai bahan baku utama bagi industri tahu dan tempe tentu akan sangat mempengaruhi harga produk tahu dan tempe di masyarakat. Jika harga kedelai naik, maka harga tahu dan tempe di masyarakat juga akan ikut naik. Dengan begitu kenaikan harga kedelai akan menimbulkan efek berganda, mengingat para pelaku UMKM juga menggunakan tahu dan tempe sebagai bahan baku produk makanan yang mereka jual,” ucap Nevi dalam siaran persnya yang diterima Hidayatullah, Senin (04/12/2021).

Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Nevi memaparkan, impor kedelai sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dollar AS atau sekitar Rp7,52 triliun (dengan menggunakan kurs Rp14.700). Dari total impor tersebut, sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari AS.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pada pasal 54 ayat (3), Pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri, atau untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

Tentunya hal tersebut harus diimbangi peran pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi kedelai dari dalam negeri, sehingga kebutuhan kedelai untuk industri dapat dipenuhi tanpa harus impor. “Pada tahun 1992 Indonesia pernah melakukan swasembada kedelai, saat itu produksi dari petani kedelai Indonesia mencapai 1,8 juta ton per tahun. Ini ada peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Meredanya perang dagang antara AS dan China diduga menjadi faktor penyebab kenaikan harga kedelai, sambung Nevi. Indonesia yang sebagian besar kedelainya bergantung pada AS, menjadi terdampak ketika China memborong kedelai AS. “Momentum baiknya hubungan dagang AS-China yang berakibat pada kenaikan harga kedelai harus dimanfaatkan pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi kedelai dalam negeri,” tuturnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar Pemerintah dapat memperbaiki tata niaga kedelai dalam negeri. Selain, dibutuhkan kolaborasi aktif antara Kementerian dan Lembaga terkait serta melibatkan pelaku industri dan UMKM agar dapat menciptakan stabilitas harga kedelai.

“Melonjaknya harga kedelai juga dapat meresahkan pedagang kecil. Karena nanti penjual gorengan tidak dapat menjual tahu dan tempe goreng, sehingga pendapatan mereka pun bisa berkurang,” pungkasnya.*

 

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

Indonesia–Malaysia Jalin Kerja Sama Penerbitan Buku

Indonesia–Malaysia Jalin Kerja Sama Penerbitan Buku

Rhoma Minta Pendukung tak Pilih Jokowi, Muhaimin Enggan Komentar

Rhoma Minta Pendukung tak Pilih Jokowi, Muhaimin Enggan Komentar

Pemerintah Dinilai Harusnya Makin Bijak Hadapi Kritikan dan Aspirasi

Pemerintah Dinilai Harusnya Makin Bijak Hadapi Kritikan dan Aspirasi

Gubernur Banten Imbau Wisatawan Tidak ke Pantai dulu

Gubernur Banten Imbau Wisatawan Tidak ke Pantai dulu

FPI: Setiap Jenazah Ada Lebih 1 Lubang Peluru, Diduga Ditembak dari Dekat, Diduga Ada Bekas Penyiksaan

FPI: Setiap Jenazah Ada Lebih 1 Lubang Peluru, Diduga Ditembak dari Dekat, Diduga Ada Bekas Penyiksaan

Baca Juga

Berita Lainnya