Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Terkait FPI, MUI Sebut Pembinaan Lebih Baik Ketimbang Pembubaran

Puspen TNI
Anggota TNI bersama anggota FPI saat mengevakuasi korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pemerintah resmi membubarkan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI). Keputusan tersebut disampaikan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam taklimat media yang digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr Amirsyah Tambunan mengatakan, pembinaan merupakan jalan tengah (moderat) dalam melaksanakan amanat konstitusi dibanding melakukan pembubaran.

“Pembinaan lebih baik ketimbang pembubaran,” kata Amirsyah di Jakarta, Rabu (30/12/2020). Menurut Amirsyah, melakukan pembubaran ormas lebih mudah dari melakukan pembinaan.

“Dengan kata lain, semangat membina melalui dakwah dilakukan dengan merangkul bukan memukul,” ungkap Amirsyah.

Baca: Dibubarkan, FPI Deklarasikan Front Persatuan Islam

Amirsyah lantas mengingatkan, agar pemerintah dapat mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui dialog dalam menyikapi persoalan ormas seperti FPI.

Apalagi dalam kiprahnya sebagai ormas Islam, lanjut Amirsyah, FPI tak jarang terlibat dalam setiap aksi kemanusiaan, sosial kebencanaan yang terjadi di tanah air.

“Untuk itu pembinaan merupakan jalan tengah (moderat) dalam melaksanakan amanat konstitusi,” tambah Amirsyah.

Kendati demikian, Amirsyah mengapresiasi setiap kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah, terutama mengantisipasi aksi dan reaksi yang harus seimbang (moderat) kaitannya menangkal dan mencegah segala bentuk yang mengarah kepada kekerasan baik secara fisik maupun verbal.

Amirsyah kemudian berharap agar setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat mewujudkan rasa adil bagi semua pihak.

Baca: Pembubaran FPI, Sekum PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Bersikap Adil

Pasca pembubaran FPI, Amirsyah juga mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengormati proses hukum yang berlaku.

“Tentu harapannya, semua ini melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan amanat konstitusi,” papar Amirsyah.

Pembubaran FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tertinggi di Kementerian dan Lembaga tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atibut serta Penghentian kegiatan FPI.

Keenam pejabat yang menyetujui pembubaran FPI tersebut antara lain, Tito Karnavian (Mendagri), Yasonna Laoly (Menkumham), Johnny G Plate (Menkominfo), Idham Azis (Kapolri), ST Burhanuddin (Jaksa Agung), dan Boy Rafly Amar (Kepala BNPT).*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Aparat Gagal Geledah Rumah Gembong RMS

Aparat Gagal Geledah Rumah Gembong RMS

Ketua MK Tegaskan Sistem Hukum Indonesia Harus Disinari Sinar Ketuhanan

Ketua MK Tegaskan Sistem Hukum Indonesia Harus Disinari Sinar Ketuhanan

AILA: Penumpang Gelap pada RUU P-KS Sangat Mungkin

AILA: Penumpang Gelap pada RUU P-KS Sangat Mungkin

Koalisi KontraS-LBH: SKB Pembubaran FPI Bermasalah, UU Ormas Berpotensi Disalahgunakan Penguasa

Koalisi KontraS-LBH: SKB Pembubaran FPI Bermasalah, UU Ormas Berpotensi Disalahgunakan Penguasa

Ulama Aceh Tolak Penggantian Istilah Syariat dengan Dinul Islam

Ulama Aceh Tolak Penggantian Istilah Syariat dengan Dinul Islam

Baca Juga

Berita Lainnya