Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Aktivitasnya Dilarang Pemerintah, FPI: Kami Siapkan Gugatan di PTUN

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Bendera Indonesia dan Bendera FPI berkibar pada acara Milad FPI ke-19 sekaligus peringatan HUT RI ke-72 di Muara Kamal, Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com- Pemerintah resmi melarang berbagai atribut dan kegiatan yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI). Atas larangan tersebut, ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab itu mempersiapkan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lewat Kuasa Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan akan segera mengumpulkan tim hukum. Gugatan akan segera dilayangkan.

“Nanti kita gugat secara hukum karena ini sudah proses hukum, kita akan mem-PTUN-kan terhadap keputusan tersebut. Kita mau ketemu dengan tim hukum untuk mempersiapkan proses gugatan PTUN,” kata Sugito di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

Baca: Pemerintah Bubarkan FPI, Wartawan Diusir dari Petamburan III

Baca: Pembubaran FPI, Sekum PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Bersikap Adil

Sugito mengungkapkan saat ini pengurus FPI masih terus berdiskusi usai pemerintah melarang aktivitas FPI. Dia mengatakan opsi mengganti nama juga masih dipikirkan “Nanti kami diskusikan dulu dengan pengurus DPP. Karena jangan dipersulit sebagai kuasa hukum,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan FPI tidak memiliki legal standing alias dasar hukum. FPI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah akan melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan semua kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas, maupun organisasi biasa,“ kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu siang, (30/12/2020).*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Gelar Nobar Film G30S/PKI di Lubang Buaya, PKS Ingatkan Bahaya Laten Komunis

Gelar Nobar Film G30S/PKI di Lubang Buaya, PKS Ingatkan Bahaya Laten Komunis

Menag Tegaskan, Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Sesuai Syariah

Menag Tegaskan, Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Sesuai Syariah

Konvensi Antikorupsi Jilid 2, Komitmen Menjadikan Antikorupsi sebagai Gaya Hidup

Konvensi Antikorupsi Jilid 2, Komitmen Menjadikan Antikorupsi sebagai Gaya Hidup

Komnas HAM Anggap Peraturan Bersama Menteri Diskriminatif, Usulkan Jokowi Buat Perpres Pendirian Rumah Ibadah

Komnas HAM Anggap Peraturan Bersama Menteri Diskriminatif, Usulkan Jokowi Buat Perpres Pendirian Rumah Ibadah

Vonis 15 Tahun untuk Ba’asyir Dinilai Tak Manusiawi

Vonis 15 Tahun untuk Ba’asyir Dinilai Tak Manusiawi

Baca Juga

Berita Lainnya