Selasa, 6 Juli 2021 / 26 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

Mahfud MD: Pemerintah akan Larang dan Hentikan Semua Kegiatan FPI

youtube
Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers pembubaran FPI, di Jakarta, Rabu (30/12/2020).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan segala bentuk aktivitasnya dilarang di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan siang ini baru saja mengumumkannya.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor KemenkoPolhukam, di Jl. Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12/2020).

Adapun menurutnya dasar FPI dibubarkan sesuai putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.

Selain itu, Mahfud meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

“Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI tidak ada dan harus ditolak,” ujarnya.

Baca: Dibubarkan, Pemerintah Larang Kegiatan FPI

Pemerintah menganggap FPI sebagai organisasi yang kerap melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.

“Bahwa FPI sejak 21 Juni tahun 2019 telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap lakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, swipping, sepihak provokasi,” tuturnya.

Dalam jumpa pers itu dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kepala PPATK.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

AS Biang “Teroris”

AS Biang “Teroris”

Jika Hukuman atas Ahok Tak Adil, Umat Dinilai Mudah Bangkit Melakukan Protes

Jika Hukuman atas Ahok Tak Adil, Umat Dinilai Mudah Bangkit Melakukan Protes

Mushida: Mahasiswi Harus Lebih Dini Menyerap Problematika Keumatan

Mushida: Mahasiswi Harus Lebih Dini Menyerap Problematika Keumatan

Politisi PDIP, Efendi Simbolon: Kebijakan Jokowi Neo Liberal, Lebih Baik Ganti Presiden

Politisi PDIP, Efendi Simbolon: Kebijakan Jokowi Neo Liberal, Lebih Baik Ganti Presiden

Alumni LBH Minta Wiranto Batalkan Tim Asistensi Hukum

Alumni LBH Minta Wiranto Batalkan Tim Asistensi Hukum

Baca Juga

Berita Lainnya