Senin, 25 Oktober 2021 / 18 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Masyarakat Jabar Minta Gubernur-DPRD Dorong Pembentukan TPF Independen Penembakan Anggota FPI

iman
Koalisi Penuntut Keadilan (KPK) Jawa Barat kantor Gubernur Jabar di Gedung Sate Jl, Diponegoro Kota Bandung, Rabu (23/12/2020).
Bagikan:

Hidayatullah.com- Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Penuntut Keadilan (KPK) Jawa Barat mendatangi Gubernur Jabar di kantornya, Gedung Sate Jl, Diponegoro Kota Bandung, Rabu (23/12/2020). Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan keadilan khususnya yang menyangkut tewasnya 6 laskar FPI beberapa waktu lalu.

Koordinator lapangan (korlap) KPK Jabar Ahmad Jundi menyampaikan, sedianya massa akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate. Namun hal tersebut ditunda dikarena Kota Bandung masih memberlakukan PSBB dan masuk zona merah Covid 19.

“Massa sudah siap dan pemberitahuan aksi sudah kita sampaikan namun karena ada larangan berkerumun selama PSBB dan Kota Bandung juga masih zona merah pandemi Covid 19 tentu kita harus patuh hukum dan menghormati kebijakan serta aturan yang ada untuk kemaslatan bersama,” ujarnya.

Namun demikian menurut Jundi, tuntutan keadilan tidak boleh berhenti dan harus terus diperjuangkan serta disampaikan. Ia menjelaskan bahwa tuntutan keadilan yang dimaksud khususnya dalam penanganan dan pengusutan kasus meninggalnya 6 laskar FPI pada Senin (07/12/2020) yang yang ditembak aparat polisi.

Untuk itu, KPK Jabar yang diwakili sejumlah orang dari berbagai ormas dan komunitas tetap menyampaikan aspirasi dan tuntutan keadilan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya. Namun, karena Gubernur sedang tidak ada di tempat, maka diterima oleh Wagub Uu Ruzhanul Ulum dan didampingi Kepala Badan Kesbangpol Jabar di halaman belakang Gedung Sate.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Jundi menyampaikan beberapa tuntutan antara lain:
1. Meminta kepada pihak berwenang agar mengusut tuntas atas kasus dugaan kekerasan yang mengakibat meninggalnya 6 anak bangsa;
2. Meminta Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jabar agar mendorong DPR RI untuk membentuk Tim Adhoc dan Tim Pencari Fakta Independen untuk mengusut tuntat kasus tersebut;
3. Meminta kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum terkait agar tidak ada diskriminasi hukum dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan masyarakat;
4. Meminta Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jabar agar mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk mencabut UU ITE karena sering digunakan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi kepada orang yang melakukan kritik kepada pemerintah atau pejabat;
5. Meminta kepada semua pihak agar menghentikan upaya kriminalisasi kepada ulama dan masyarakat sipil; dan
6. Meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar mengembalikan Tupoksi TNI dan Polri sesuai konstitusi.

Sementara itu, Muhammad Roin dari Dewan Dakwah Jabar yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sesuai dengan amanah UUD 1945 bahwa salah satu tugas negara dalam hal ini pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka masyarakat pun harus dilindungi dari segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun.

“Kenapa kita aksi, karena kita sangat kawatir kalau kejadian ini tidak diungkap dan diusut dengan transparan sampai pelakunya mendapat hukuman yang sesuai aturan hukum yang ada, maka ke depan sangat mungkin akan terjadi kejadian yang sama,” ungkap Roin.

Kemarin, sambung Roin, yang jadi korban laskar FPI. Tetapi bisa jadi ke depan ada anak bangsa yang lainnya yang menjadi korban, apa pun ormasnya, apa pun sukunya, bahkan apa pun agamanya.

“Kita berharap kejadian kemarin adalah yang terakhir. Cukup mereka yang menjadi korban terakhir dan tidak perlu terulang kembali sampai kapan pun,” harapnya.

Roin juga meminta pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar falsafah Pancasila terutama sila 2 yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta sila 5 Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus dijalankan. “Intinya penegakan supremasi hukum harus diterapkan kepada semua pelanggar hukum tanpa diskriminasi,” pungkasnya.

Usai menerima surat pernyataan dan tuntutan dari perwakilan massa, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur dan menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat yang diwakili Koalisi Penuntut Keadilan.

Di akhir acara, perwakilan KPK Jabar melalui korlapnya menyatakan tetap akan turun ke jalan jika tuntutan dan aspirasi tersebut tidak dipenuhi.* Iman

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kemesraan Wartawan RI dan Netanyahu Dinilai Penghinaan pada Bangsa Indonesia

Kemesraan Wartawan RI dan Netanyahu Dinilai Penghinaan pada Bangsa Indonesia

Ormas Islam dan Akademisi Sulteng Desak Bubarkan Densus 88

Ormas Islam dan Akademisi Sulteng Desak Bubarkan Densus 88

DPR Tetapkan 7 Anggota Komnas HAM, Ini Nama-namanya

DPR Tetapkan 7 Anggota Komnas HAM, Ini Nama-namanya

Mahasiswa Rusia Belajar di UIN Malang

Mahasiswa Rusia Belajar di UIN Malang

Mencetak Calon Pengusaha yang Hafal Qur’an

Mencetak Calon Pengusaha yang Hafal Qur’an

Baca Juga

Berita Lainnya