Jum'at, 12 Februari 2021 / 30 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

KontraS Indikasikan Praktik Extra Judicial Killing pada Penembakan 6 Anggota FPI

rifa'i fadhly/hidayatullah.com
KontraS.
Bagikan:

Hidayatullah.com- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mengakibatkan kematian 6 orang anggota Front Pembela Islam yang sedang mendampingi perjalanan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

“Peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran prinsip fair trial atau peradilan yang jujur dan adil,” ujar Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti, di Jakarta dalam pernyataannya, Selasa (08/12/2020).

Pasalnya, berdasarkan keterangan yang dihimpun KontraS, pihak kepolisian mengakui sedang melakukan pembuntutan yang berkaitan dengan proses penyelidikan. Di satu sisi, pihak FPI menyatakan bahwa keluarga Habib Rizieq Shihab sedang melakukan perjalanan untuk pengajian rutin keluarga. Di tengah perjalanan, dari kedua belah pihak menyampaikan keterangan yang berbeda atas tewasnya 6 orang tersebut.

“Kendati demikian, penembakan yang dilakukan terhadap 6 orang tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

KontraS mengindikasikan terjadinya pembunuhan di luar putusan pengadilan dalam kasus penembakan mati anggota FPI tersebut. “Atas peristiwa kematian 6 orang tersebut, kami mengindikasikan adanya praktik extrajudicial killing atau unlawful killing dalam peristiwa tersebut,” ujarnya.

Penggunaan senjata api juga semestinya memerhatikan prinsip nesesitas, legalitas, dan proporsionalitas. Terlebih lagi, tambah KontraS, berdasarkan UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan bukan membunuh.

Baca: PAHAM: Penembakan Anggota FPI Extra Judicial Killing, Segera Bentuk Tim Pencari Fakta Independen

Dalam beberapa kasus hasil pemantauan KontraS, selama tiga bulan terakhir terdapat 29 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum yang mengakibatkan 34 orang tewas.

KontraS juga menemukan sejumlah pola penggunaan senjata api yang mengakibatkan tewasnya seseorang. Pola pertama, korban diduga melawan aparat. Pola kedua, korban hendak kabur dari kejaran polisi. “Seringkali alasan tersebut digunakan tanpa mengusut sebuah peristiwa secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks kematian 6 orang yang sedang mendampingi Rizieq Shihab, anggota kepolisian sewenang-wenang dalam penggunaan senjata api karena tidak diiringi dengan membuka akses seterang-terangnya dengan memonopoli informasi penyebab peristiwa tersebut,” ujarnya.

Besarnya jumlah korban tewas dalam operasi Polri di atas, tambah KontraS, menunjukkan masih banyak anggota Polri yang tidak menerapkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009 maupun Pasal 48 Perkap No. 8 Tahun 2009.

“Lebih jauh, kesewenang-wenangan penggunaan senjata oleh anggota Polri telah mengabaikan hak masyarakat atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999,” imbuhnya.

Oleh karena itu, KontraS menyampaikan sejumlah desakannya. Yaitu, pertama, mendesak Kapolri untuk melakukan proses hukum secara terbuka dan adil terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan penembakan terhadap para korban.

“Kedua, Kapolri juga harus memastikan bahwa tidak ada upaya tekanan dan ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap korban yang bertujuan untuk menghentikan proses hukum dan akuntabilitas internal Polri,” ujarnya.

Baca: Munarman: Ini Extra Judicial Killing

Ketiga, Propam Polri didesak harus melakukan pemeriksaan dan audit senjata api dan amunisi secara berkala yang digunakan oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam proses pembuntutan tersebut.

Kemudian, KontraS mendesak Komnas HAM dan Kompolnas secara independen harus melakukan pemantauan langsung dan mendalam terhadap peristiwa penembakan ini. “Komnas HAM dan Kompolnas juga harus memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan nantinya akan memiliki tekanan pada proses hukum yang berjalan serta memenuhi hak-hak dari korban penembakan,” imbuhnya.

Terakhir, KontraS mendesak Ombudsman RI untuk melakukan investigasi terkait dengan dugaan maladministrasi dalam proses penyelidikan yang menyebabkan tewasnya 6 orang anggota FPI tersebut.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Menag: Panitia Miss World Harus Perhatikan Fatwa MUI

Menag: Panitia Miss World Harus Perhatikan Fatwa MUI

Sosialisasikan Muslim Tak Pakai Atribut Natal, Anggota JAS Malah Ditangkap

Sosialisasikan Muslim Tak Pakai Atribut Natal, Anggota JAS Malah Ditangkap

Wamenag: Seni Budaya Islam Mesti Jadi Alternatif dari Arus Budaya Negatif

Wamenag: Seni Budaya Islam Mesti Jadi Alternatif dari Arus Budaya Negatif

FK Universitas Brawijaya Rilis Surat Imbauan Shalat Berjamaah

FK Universitas Brawijaya Rilis Surat Imbauan Shalat Berjamaah

Akun IG Komik LGBT Ditutup karena Langgar UU ITE

Akun IG Komik LGBT Ditutup karena Langgar UU ITE

Baca Juga

Berita Lainnya