Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Habib Rizieq: Kita Ahlusunnah Waljamaah Tak Boleh Memberontak Pemerintahan Sah, tapi Wajib Kritisi Kebijakan Menindas Rakyat

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menegaskan bahwa dalam ajaran Islam Ahlusunnah Waljamaah dilarang memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Hal ini HRS tegaskan dalam acara Dialog Nasional Spirit 212 “100 Ulama dan Tokoh” secara virtual, Rabu (02/12/2020).

“Kita ini Ahlusunnah Waljamaah,” ujar HRS dalam acara pengganti Reuni Akbar 212 itu.

HRS menjelaskan bahwa Indonesia merupakan darul da’wah. Di negeri dakwah ini, kewajiban umat Islam berdakwah, mengajak semua pihak sebanyak-banyaknya termasuk pemerintah untuk berbuat baik.

Adapun kalau terjadi kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan penguasa, kata HRS, maka tugas umat Ahlusunnah Waljamaah melakukan hisbah, ber-amar ma’ruf nahi munkar. Dalam rangka itu pula, umat Islam mengajak pemerintah untuk melakukan kebaikan.

Terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik, kata HRS, “Harus kita apresiasi, kita terima, kita jalankan bersama. Adapun kebijakan-kebijakan yang tidak populer, kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat, wajib kita kritisi.”

“Mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar,” tambahnya menegaskan, “Mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan pemberontakan.”

“Tapi tetap tidak boleh kita melakukan pemberontakan,” ujarnya juga menegaskan.

HRS pun menegaskan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah bermaksud melakukan pemberontakan atau pun makar terhadap pemerintahan Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Baca: Gantikan Reuni 212, Dialog Nasional “100 Ulama dan Tokoh” Digelar secara Virtual

Dalam pidatonya itu HRS mengusung tema “revolusi akhlak”. Ia menjelaskan, revolusi adalah perubahan cepat. Hal mana yang harus diperbaiki, maka harus harus segera diperbaiki. Karena revolusi akhlak, maka revolusi tersebut harus berakhlak.

Kenapa harus cepat? “Karena kalau ditunda-tunda ini membahayakan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

“Jadi sekali lagi yang kita ingat-ingatkan di sini, revolusi akhlak jangan digambarkan sebagai revolusi berdarah-darah atau revolusi makar, revolusi pemberontakan, revolusi bughot, revolusi menjatuhkan pemerintahan yang sah, wah tidak begitu! Atau disebut khawarij, gak, gak begitu! Kita Ahlusunnah Waljamaah, kita selalu embuka diri untuk dialog, rekonsiliasi, ayo sama sama kita, kita saling kritik, kita saling memperbaiki. Inilah dakwah dengan hisbah,” paparnya.

Lebih jauh, HRS mengajak semua pihak untuk menyudahi kegaduhan yang terjadi. HRS mengajak pihak-pihak yang bertentangan dengan pihak HRS selama ini melakukan dialog, melakukan rekonsiliasi. “Setop sudah kegaduhan!” ajaknya.*

Rep: SKR
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Unjuk Rasa Tolak Theo Safei

Unjuk Rasa Tolak Theo Safei

230 Petugas KPPS Meninggal, Sandi: Tak Hanya Jurdil, Pemilu Harus Selamat

230 Petugas KPPS Meninggal, Sandi: Tak Hanya Jurdil, Pemilu Harus Selamat

PKS: Tolak Perppu Ormas karena Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945

PKS: Tolak Perppu Ormas karena Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945

Soal 1 Syawal 1436 H, HTI Akan Ikuti Hasil Rukyat Pemerintah 16 Juli 2015

Soal 1 Syawal 1436 H, HTI Akan Ikuti Hasil Rukyat Pemerintah 16 Juli 2015

Parlemen Eropa Minta NU Perbaiki Hubungan Islam dan Barat

Parlemen Eropa Minta NU Perbaiki Hubungan Islam dan Barat

Baca Juga

Berita Lainnya