Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pemerintah Izinkan Pembelajaran Tatap Muka Awal Tahun Baru

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
Murid sebuah PAUD, tetap bermasker setelah mengikuti hari orientasi sekolah tahun ajaran baru 2020/2021 di Depok, Jawa Barat (13/07/2020). Ini hari pertama dia dan kawan-kawannya masuk sekolah setelah berbulan-bulan belajar di rumah pada masa PSBB. Setelah hari orientasi itu, PAUD Baiturrahman dan PAUD-PAUD lainnya kembali diliburkan karena pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah pada masa normal baru.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumeri menegaskan bahwa pemerintah mengizinkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021, tidak mewajibkannya. Pembukaan pembelajaran tatap muka direncanakan awal tahun baru.

“Rencana pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka pada semester genap 2020/2021 atau mulai Januari 2021 tidak diwajibkan tapi diizinkan,” kata Jumeri di Jakarta, Selasa (01/12/2020) dikutip laman Antara News.

Menurut dia, pemerintah menjalankan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk keamanan daerah untuk pembelajaran tatap muka. Ia menjelaskan, pemerintah daerah lebih mengetahui risiko penularan Covid-19 di wilayahnya karena itu pelaksanaan pembelajaran di sekolah hanya bisa dilakukan kalau ada izin dari pemerintah daerah setempat.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah, ia melanjutkan, juga harus disetujui oleh pengelola sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid. “Jika orang tua tidak mengizinkan anaknya belajar di sekolah, maka sekolah wajib memfasilitasi pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang ingin belajar di rumah,” katanya dikutip laman Antara News.

Sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka juga harus memenuhi daftar periksa, yang antara lain mencakup pemeriksaan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, tempat cuci tangan, dan penyanitasi tangan.  Daftar periksa juga meliputi akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan masker dan alat ukur suhu tubuh, pemetaan warga satuan pendidikan dengan penyakit penyerta, ketersediaan akses transportasi yang aman, pendataan riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi, dan surat persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali murid.*

Rep: Ahmad
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

UBN dan Aparat Turunkan Spanduk PSI ‘dukung’ LGBT

UBN dan Aparat Turunkan Spanduk PSI ‘dukung’ LGBT

Menag Berharap Jokowi Tak Terlalu Lama Terbitkan Keppres BPIH

Menag Berharap Jokowi Tak Terlalu Lama Terbitkan Keppres BPIH

Habib Rizieq: Presiden RI dan Menag Bertanggung Jawab Bacaan Quran Langgam Jawa

Habib Rizieq: Presiden RI dan Menag Bertanggung Jawab Bacaan Quran Langgam Jawa

Fatwa MUI Kota Batu: Umat Islam Haram Rayakan Valentine’s Day

Fatwa MUI Kota Batu: Umat Islam Haram Rayakan Valentine’s Day

Jaklovers: Jakarta Lagi Sakit Butuh Sosok Risma

Jaklovers: Jakarta Lagi Sakit Butuh Sosok Risma

Baca Juga

Berita Lainnya