Selasa, 2 Maret 2021 / 19 Rajab 1442 H

Nasional

PKS Minta RUU HIP Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto
Bagikan:

Hidayatullah.com- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto meminta pimpinan Badan Legislasi DPR tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Fraksi PKS meminta kepada pimpinan Baleg DPR RI, agar RUU HIP tidak dimasukkan kembali ke dalam prolegnas prioritas tahun 2021,” kata Mulyanto saat rapat Panitia Kerja Prolegnas (18/11/2020).

Usulan tersebut mencuat kembali dalam Rapat Panitia Kerja baru-baru ini. Mulyanto menilai seharusnya ada kriteria bagi suatu RUU untuk bisa masuk prolegnas prioritas tahunan.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengatakan, selain sudah siapnya draf dan naskah akademik RUU yang diprioritaskan haruslah ada kebutuhan mendesak atas aturan itu.

Menurut PKS, kata dia, RUU HIP mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat. Bahkan, pemerintah juga tidak menerbitkan surat presiden, serta DIM atas RUU itu.

“RUU HIP ini sudah semestinya didrop mengingat reaksi penolakan masyarakat yang begitu masif. DPR harus peka dengan aspirasi ini. Jika RUU HIP dimasukkan lagi ke dalam prolegnas prioritas sama saja kita mengundang kegaduhan baru di negeri ini,” lanjut Mulyanto.

“Karenanya sudah selayaknya RUU HIP ini dikeluarkan dari prolegnas prioritas tahun 2021. Ini penting, agar berbagai program perundangan yang diajukan Baleg di tahun 2021 ini dapat terealisasi,” pungkasnya.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Pemerintah Dinilai Tak Peka Korban Jiwa Akibat Miras

Pemerintah Dinilai Tak Peka Korban Jiwa Akibat Miras

Sajadah dari Muslim Papua

Sajadah dari Muslim Papua

KontraS: Indonesia Harus Beri Perhatian Penuh pada Uighur

KontraS: Indonesia Harus Beri Perhatian Penuh pada Uighur

Pemerintah, DPR dan KPU Nekat Tetap Gelar Pilkada 2020, Din: Kediktatoran Konstitusional

Pemerintah, DPR dan KPU Nekat Tetap Gelar Pilkada 2020, Din: Kediktatoran Konstitusional

MIUMI: Kepemimpinan Umat Islam Penting Diseriusi

MIUMI: Kepemimpinan Umat Islam Penting Diseriusi

Baca Juga

Berita Lainnya