Rabu, 3 Maret 2021 / 19 Rajab 1442 H

Nasional

Eks Ketua MK Nilai Anies dan HRS Tak Bisa Dijerat UU Kekarantinaan Kesehatan

kompas
Hamdan Zoelva semasa menjabat sebagai Ketua MK.
Bagikan:

Hidayatullah.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva turut angkat bicara mengenai pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri Habib Rizieq Shihab (HRS).

Selain Anies, HRS juga tengah diperiksa polisi dan dicari unsur pidana terkait protokol kesehatan dalam pernikahan anaknya pada Sabtu malam (14/11/2020). Adapun Polisi akan menjerat Anies dan HRS dengan menggunakan Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Hamdan Zoelva mengatakan bahwa polisi tidak bisa menjerat Anies dan HRS dengan menggunakan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan dan tidak ada ketetapan tentang kekarantinaan selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hamdan Zoelva menyebut yang diterapkan di Indonesia bukan Karantina Wilayah, tapi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. “Karantina itu berbeda dengan PSBB. Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas Karantina,” kata Hamdan Zoelva melalui keteranganya, Rabu (18/11/2020).

Dalam Pasal 93 disebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Ketua Umum Syarikat Islam itu menuturkan bahwa pelanggaran PSBB hanya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan tidak diatur dalam UU Kekarantinaan, sehingga tidak bisa dipidana. “Tindak pidana atas pelanggaran PSBB, tidak diatur dalam UU kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub,” ungkapnya.

“Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri mengakui penyidik sedang mencari unsur pidana pelanggaran protokol kesehatan dalam pernikahan putri HRS.

“Kita cari tahu dan mendalami dugaan pidana karena adanya kerumunan massa di tengah PSBB transisi. Bila terpenuhi unsur pidana, penyidik akan melakukan gelar perkara,” kata Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2020).*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Ketum PBNU: Martabat Sebuah Bangsa adalah Budayanya

Ketum PBNU: Martabat Sebuah Bangsa adalah Budayanya

jokowi lantik dewas bpjs

Rupiah Rp 15.000/Dolar, Rizal Minta Waspada, Kata Luhut Tak Perlu Risau

Menteri Agama Apresiasi Kesuksesan Musabaqah

Menteri Agama Apresiasi Kesuksesan Musabaqah

DKI Jakarta Juara Umum MTQ Nasional XXIV

DKI Jakarta Juara Umum MTQ Nasional XXIV

“Pendidik Punya Peran Penting dalam Perubahan”

“Pendidik Punya Peran Penting dalam Perubahan”

Baca Juga

Berita Lainnya