Senin, 5 Juli 2021 / 26 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

DPR Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin Covid-19

pks.id
Anggota Komisi 9 DPR Kurniasih Mufidayati
Bagikan:

Hidayatullah.com- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan agar transparan menyampaikan informasi tentang vaksin Covid-19. Pasalnya banyaknya informasi yang beredar di luar terkait keberadaan vaksin justru dapat membingungkan masyarakat.

“Jika mendengar dari pakar, dibutuhkan waktu lama untuk menghasilkan vaksin, sehingga tak perlu tergesa-gesa hanya untuk menenangkan masyarakat, vaksin harus aman,” kata Mufida saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Politisi PKS itu juga meminta pemerintah untuk bisa menahan diri agar tidak mudah mengumumkan sesuatu yang prosesnya belum selesai. “Ke depan, Pemerintah bisa menahan diri dalam menyampaikan informasi (vaksin Covid-19) sampai semua uji klinis selesai sehingga masyarakat tidak bingung,” ungkapnya.

Di samping itu, Mufida menilai, selama delapan bulan terakhir ini, Kemenkes sudah berjuang secara maksimal dalam upaya mitigasi Covid-19. Tetapi faktanya, kasus positif Covid-19 di Indonesia tetap tinggi.

“Penanganan harus semakin ditingkatkan setelah 8 bulan ini kita mau ada terobosan dari Kemenkes dan Badan POM memberikan support melalui penyediaan obat hingga suplemen. Hal ini perlu dilakukan secara sinergi agar bisa menekan angka Covid-19,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan menyatakan belum dapat memastikan kapan vaksin Covid-19 tersedia dan bisa didistribusikan. Saat ini, pihaknya tetap harus berpedoman pada pernyataan Presiden tentang kehati-hatian serta sikap yang tidak tergesa-gesa dalam pendistribusian vaksin Covid-19.

Terawan mengatakan bila vaksin sudah tersedia, pemerintah pasti segera memberitahukan kepada DPR RI. Terawan mengatakan Badan POM masih terus melakukan pemantauan terhadap pengadaan vaksin Covid-19 yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi dalam negeri. Kandidat vaksin Covid-19 yang akan dipesan pemerintah, di antaranya Sinovac dan G42/Sinopharm dari China.

“Green light (izin) bendera itu Badan POM sebagai otoritas yang punya wewenang untuk itu. Kemenkes berjuang agar berjalan lancar dengan menyiapkan peraturan, SDM, administrasi, logistik, jaringan fasilitas layanan kesehatan dan sistem monev untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19,” ujarnya.

Terawan berharap, vaksin Covid-19 tersedia secepatnya pada akhir tahun ini. Namun, dia menegaskan, soal keamanan vaksin tetap menjadi prioritas. “Kami doanya makin cepat makin baik, tapi harus juga aman,” katanya seraya mengatakan Kemenkes telah menyiapkan berbagai hal terkait pendistribusian vaksin Covid-19.

Adapun sasaran penerima vaksin Covid-19 sebanyak 107.206.544 orang dengan rentan usia 18 sampai 59 tahun. Dari sasaran tersebut, sebesar 30 persen di antaranya merupakan kelompok penerima vaksin dari program yang dibiayai pemerintah dan 70 persen lainnya ialah kelompok penerima vaksin mandiri. “Jumlah sasaran sudah mengakomodasi rekomendasi WHO yang melakukan secara bertahap. Pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan dua skema,” kata Felly Estelita.

Felly menerangkan bahwa total penerima vaksin dari program pemerintah 32.158.276 orang dengan kebutuhan 73.964.035 dosis vaksin Covid-19. Menurutnya, setiap orang membutuhkan dua dosis vaksin dan wastage rate of vaccine atau perhitungan jumlah total vaksin dengan jumlah dosis yang diberikan sebesar 15 persen. Sementara itu, penerima vaksin mandiri berjumlah 75.048.268 dengan kebutuhan 172.611.061 dosis vaksin Covid-19.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Syiah Sampang Terbukti Langgar Pergub Jawa Timur

Syiah Sampang Terbukti Langgar Pergub Jawa Timur

Aliansi Masyarakat Purwakarta Halangi FPI Tabligh Akbar, Jalanan Macet

Aliansi Masyarakat Purwakarta Halangi FPI Tabligh Akbar, Jalanan Macet

Sangat Prihatin Tragedi Rohingya, Asosiasi FKUB Indonesia: Patut Segera Diakhiri

Sangat Prihatin Tragedi Rohingya, Asosiasi FKUB Indonesia: Patut Segera Diakhiri

KAMMI Desak Jokowi Pecat 10 Menteri yang Dinilai Gagal Tangani Pandemi

KAMMI Desak Jokowi Pecat 10 Menteri yang Dinilai Gagal Tangani Pandemi

Belum Bisa Pakai Mozilla

Belum Bisa Pakai Mozilla

Baca Juga

Berita Lainnya