Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Hidayatullah Ajak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat Batalkan UU Ciptaker

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
Ketua Umum Hidayatullah Dr Nashirul Haq pada pembukaan Munas V Hidayatullah di Depok secara virtual, Kamis (29/10/2020).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq menilai hehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Nashirul menyebut, pandemi Covid-19 sepertinya sudah menjadi sebuah realitas yang harus diterima dan dihadapi dengan kesabaran dan optimisme untuk bisa menanggulanginya.

“Pandemi yang semakin memperparah krisis ekonomi, tidak menghalangi untuk menjadi lebih arif dan mengambil hikmah atas kondisi yang terjadi. Kita semakin lebih peduli bahkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial kita bisa lebih tumbuh,” ujar Nashirul dalam sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Nasional V Hidayatullah secara virtual di Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Kamis (29/10/2020) disiarkan secara live streaming.

Akan tetapi, tambah Nashirul, dalam suasana penuh keprihatinan seperti ini, sangat disayangkan ada sebagian dari bangsa ini, yang di pundaknya amanah kekuasaan disandang, malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, terkesan sembunyi-sembunyi, mempersulit akses publik untuk tahu, telah membuat kebijakan-kebijakan bahkan undang-undang yang berpotensi merugikan dan memarjinalkan rakyat Indonesia.

Baca: Munas V Hidayatullah Resmi Dibuka secara Virtual, Diikuti Serentak 34 Wilayah

Baca: Peserta Munas Hidayatullah Tempuh Perjalanan Dua Hari ke Lokasi Acara

Nashirul pun menyoroti masalah undang-undang yang berpotensi memperparah kerusakan bumi pertiwi, membuka pintu lebar-lebar bagi para kapitalis, korporasi asing dan aseng untuk mengeruk kekayaan Indonesia sebebas-bebasnya serta segilintir pihak pribumi yang diuntungkan.

“Lengkap sudah keprihatinan kita. Penyalahgunaan kekuasaaan yang telanjang dinampakan. Islamofobia merajalela, wacana dan diksi Islami justru di-bully. WNA merebut jatah lapangan kerja pribumi,” ungkapnya.

Dari keprihatinan tersebut, Hidayatullah mengajak pemerintah agar kembali mendengar aspirasi dan jeritan hati rakyat dan membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagaimana yang diminta Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, dan berbagai elemen bangsa lainnya.

“Kembalikan politik menjadi politik yang sehat dan bermartabat. Tegakkan hukum dengan baik karena ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bela kepentingan jutaan rakyat daripada jadi abdi segelintir konglomerat,” ujarnya.

Nashirul menambahkan, selama lebih dari 47 tahun, Hidayatullah telah memegang teguh kesetiaan, semangat mengabdi kepada Ilahi, berkhidmat untuk agama dan umat, serta berkhidmat untuk NKRI melalui berbagai program di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi keummatan.

“Karenanya, komitmen Hidayatullah untuk ummat bangsa ini tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya memungkas.* (Ainuddin)

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Polda Papua: 13 Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Siap Ditindaklanjuti

Polda Papua: 13 Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Siap Ditindaklanjuti

Kemensos Ajak Dunia Usaha Tangani Anak Jalanan

Kemensos Ajak Dunia Usaha Tangani Anak Jalanan

UGM Selenggarakan Seminar Internasional Produk Halal

UGM Selenggarakan Seminar Internasional Produk Halal

Aa Gym: Hanya Allah Sebaik-Baik Pelindung dan Penolong

Aa Gym: Hanya Allah Sebaik-Baik Pelindung dan Penolong

Presiden Jokowi: Indonesia Mendorong Kemerdekaan Palestina

Presiden Jokowi: Indonesia Mendorong Kemerdekaan Palestina

Baca Juga

Berita Lainnya