Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ali Mochtar Ngabalin Sebut Demonstran Penolak UU Cipkater “Sampah Demokrasi”

TRIBUN MEDAN
Ratusan massa mahasiswa mengusir kehadiran Ali Mochtar Ngabalin saat mengisi kuliah umum di Kampus UINSU, Kamis (21/03/2019) karena dinilai berkampanye.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut massa demonstrasi yang dipimpin FPI dan PA 212 dengan istilah sampah demokrasi. Hal itu ia sebut lantaran geram melihat masyarakat yang tetap menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (13/10/2020) saat sedang masa pandemi.

“Dalam masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini,” kata Ngabalin kepada wartawan, (13/10/2020).

Ngabalin, dalam hal ini menyampaikan kekesalan dari balik pagar Istana Negara, Jakarta Pusat saat memantau aksi unjuk rasa yang dilancarkan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI. Dalam aksi tersebut, massa memang berupaya menggeruduk Istana. Namun mereka tertahan lantaran Kepolisian memblokade jalan.

Ngabalin pun mempertanyakan alasan masyarakat datang ke Istana Negara maupun gedung DPR RI untuk menggelar unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab menurutnya, ada hak konstitusi yang dapat digunakan masyarakat bila keberatan dengan UU Ciptaker.

Misalnya, kata Ngabalin, masyarakat bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ngabalin mengatakan langkah tersebut menjadi cara legal yang telah diatur di dalam UUD 1945.

“Untuk apa dia datang ke Istana. Untuk apa dia datang ke DPR. Untuk apa dia demonstrasi di jalan. Sementara hak-hak konstitusi yang bisa dipakai itu tidak dia gunakan,” sebut Ngabalin.

Lebih jauh, Ngabalin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir massa aksi yang coba-coba membuat kerusuhan, karena lanjut Ngabalin setiap perusuh akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri.

“Enggak ada cerita dengan para perusuh. Kalau kau mengacaukan keadaan negeri ini, maka kau berhadapan dengan TNI-Polri, itu kalimatnya,” ujarnya.

Diketahui, sejumlah organisasi massa seperti FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 menggelar aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka tergabung dalam aliansi bernama Anak NKRI. Sejak pukul 13.00 WIB, peserta aksi sudah memadati Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Sementara poin yang disuarakan tidak hanya soal UU Ciptaker, namun juga soal RUU HIP/BPIP, China, Komunis, hingga desakan pengunduran diri Joko Widodo dari kursi ke Presidenan.* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Gus Sholah Juga Usulkan Ormas Keagamaan Dapat Anggaran Rp 1 Triliun

Gus Sholah Juga Usulkan Ormas Keagamaan Dapat Anggaran Rp 1 Triliun

Renovasi Masjid Istiqlal Hampir 90 %, Akan Dipakai Setelah Pandemi Usai

Renovasi Masjid Istiqlal Hampir 90 %, Akan Dipakai Setelah Pandemi Usai

Kemenag Terbitkan Panduan Shalat Idul Adha dan Pemotongan Kurban Saat Pandemi

Kemenag Terbitkan Panduan Shalat Idul Adha dan Pemotongan Kurban Saat Pandemi

438 Petugas KPPS Meninggal, Menyamai Jumlah Total Korban Bencana 2019

438 Petugas KPPS Meninggal, Menyamai Jumlah Total Korban Bencana 2019

MUI: Pelarangan Cadar Menyenggol Agama dan Hukum Positif

MUI: Pelarangan Cadar Menyenggol Agama dan Hukum Positif

Baca Juga

Berita Lainnya