Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pakar Hukum: Kedudukan Jaksa di Pemerintahan Harus Diperkuat

Ahmad suparji tanggapi Pencabutan lampiran investasi miras UAI.AC.ID
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai perlu adanya penguatan kedudukan Jaksa dalam sistem pemerintahan. Yaitu menempatkan jabatan Jaksa sebagai kekhususan di dalam Aparatur Sipil Negara sebagaimana pegawai di Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Karakteristik Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa sebagai suatu profesi harus diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus,” kata Suparji Ahmad dalam siaran persnya pada Selasa (13/10/2020).

Menurutnya, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum tunggal (single prosecution system) maupun sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) dalam perkembangannya semakin terabaikan. Mengingat ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung.

“Misalnya terhadap perkara Tipikor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, dan Oditurat Tentara Nasional Indonesia,” tuturnya.

Padahal dalam Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa menyatakan, Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana. Termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.

“Kalimat ‘Jaksa melakukan penuntutan’ harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (single prosecution system) dalam sistem peradilan pidana,” ujarnya.

Maka apabila RUU Kejaksaan menjadi UU Kejaksaan yang baru, para pencari keadilan akan meletakkan tumpuan keadilan pada Jaksa.

“Sehingga proses penuntutan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi akan optimal mewujudkan kebenaran material (substantial truth) dan keadilan,” pungkasnya.* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Ajaran Cecep “Nabi Palsu” tak Akui Muhammad Nabi Terakhir

Ajaran Cecep “Nabi Palsu” tak Akui Muhammad Nabi Terakhir

DPD Desak KPU-Pihak Terkait Pastikan WNA Tak Masuk DPT

DPD Desak KPU-Pihak Terkait Pastikan WNA Tak Masuk DPT

Yusril Sebut Ajakan Jokowi Pisahkan Agama dan Politik Timbulkan Kesalahpahaman

Yusril Sebut Ajakan Jokowi Pisahkan Agama dan Politik Timbulkan Kesalahpahaman

Mahfud MD: Pemerintah akan  Larang dan Hentikan Semua Kegiatan FPI

Mahfud MD: Pemerintah akan Larang dan Hentikan Semua Kegiatan FPI

Indonesia Siap Dipilih Kembali Jadi Sekjen World Zakat Forum

Indonesia Siap Dipilih Kembali Jadi Sekjen World Zakat Forum

Baca Juga

Berita Lainnya