Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ajukan Uji Materi Terkait UU Ciptaker, Kalangan Buruh Was-Was MK Tidak Netral

Zulkarnain/hidayatullah.com
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat.
Bagikan:

Hidayatullah.comKetua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi mengaku khawatir apabila kemudian harus memperjuangkan penolakannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pesimis MK bisa netral.

“Katakanlah kami juga was-was di MK itu. Terus terang sajalah bahwa kami curiga bahwa MK tidak netral,” kata Arif yang mewakili serikat dan konfederasi buruh lainnya dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10/2020).

Meski begitu, kata Arif pihaknya tidak berarti menutup kemungkinan akan melakukam uji materi. Namun sebelum mengarah ke sana, dirinya akan lebih dulu mempelajari UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yang merupakan Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Arif memastikan sambil terus berjalan para buruh akan melakukan sesuatu baik itu aksi berupa demonstrasi atau apapun selama sesuai aturan untuk menyampaikan tuntutan mereka dalam menolak UU Ciptaker.

“Jadi begini, kita akan melakukan semua gerakan atau antisipasi atau apapun yang semuanya sesuai undang-undang, mulai aksi unjuk rasa, kemudian ada eksektuif review, ada legislatif review, itu kita dari juga dari pakar hukum menurut para hukum begitu termasuk judicial review,” tutur Arif.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak yang penolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

“Jika masih ada ketidakkepuasan pada UU Cipta Kerja ini, silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” kata Jokowi melalui siaran di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (09/10/2020).* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

Henri Subiakto:  Pasal Pemblokiran Keinginan DPR Bukan Pemerintah

Henri Subiakto: Pasal Pemblokiran Keinginan DPR Bukan Pemerintah

Gelar Diskusi Kebudayaan Lesbumi Maklumi Protes terhadap Film “King Suleiman”

Gelar Diskusi Kebudayaan Lesbumi Maklumi Protes terhadap Film “King Suleiman”

Menag Minta Saran MUI Soal Penambahan Agama Resmi Indonesia

Menag Minta Saran MUI Soal Penambahan Agama Resmi Indonesia

Sebuah Sekolah Darurat di Pengungsian Lhokngah

Sebuah Sekolah Darurat di Pengungsian Lhokngah

Larang Jenggot dan Celana Cingkrang, Pengamat Setuju BIN Terkesan Anti Islam

Larang Jenggot dan Celana Cingkrang, Pengamat Setuju BIN Terkesan Anti Islam

Baca Juga

Berita Lainnya