Sabtu, 13 Februari 2021 / 30 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Pemerintah Sesalkan Demo Omnibus Law Ricuh, Tegaskan UU itu untuk Sejahterakan Rakyat

ali muhtadin/hidayatullah.com
Mahfud MD di Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (17/04/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.comMenko Polhukam Mahfud MD menggelar konferensi pers dan menyampaikan kondisi keamanan saat ini serta sikap pemerintah terhadap demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta yang berujung ricuh.

“Saya mewakili keseluruhan pemerintah mewakili kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, malam ini akan menyampaikan pernyataan pemerintah terkait kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 05 Oktober 2020 yang lalu,” kata Mahfud MD di kantornya, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (08/10/2020).

Pemerintah, kata Mahfud menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara. Namun hal tersebut harus dilakukan sesuai aturan yang ada. Kemudian ia menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis.

“Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan UU Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” jelasnya.

Lebih dari itu, lanjut Mahfud pemerintah menyesali tindakan-tindakan anarkis pada demo yang terjadi hari ini. Bahkan sampai ada yang merusak fasilitas umum hingga melukai aparat dan melakukan penjarahan.

“Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah,” ujarnya.

“Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” lanjutnya.

Mahfud mengatakan, Omnibus Law Cipta Kerja dibuat justru untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya Omnibus Law, pemerintah ingin memastikan adanya penciptaan lapangan pekerjaan.

“Perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya,” terangnya.

Saat menyampaikan sikap pemerintah itu, Mahfud didampingi oleh Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain itu ada juga Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan.* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

WHO Imbau Naikkan Pajak Tembakau untuk Kurangi Perokok Remaja

WHO Imbau Naikkan Pajak Tembakau untuk Kurangi Perokok Remaja

Sandiaga Uno: Pemimpin Jangan Arogan, Belajar dari Semua Orang

Sandiaga Uno: Pemimpin Jangan Arogan, Belajar dari Semua Orang

Ini Ketentuan pada Babak Final Olimpiade Halal 2016

Ini Ketentuan pada Babak Final Olimpiade Halal 2016

Dr. Kurtubi: UU Migas Memungkinkan Perampokan yang Dilegalkan

Dr. Kurtubi: UU Migas Memungkinkan Perampokan yang Dilegalkan

Pemerintah Harus Larang Perusahaan Asing Gunakan BBM Bersubsidi

Pemerintah Harus Larang Perusahaan Asing Gunakan BBM Bersubsidi

Baca Juga

Berita Lainnya