Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ketua Banggar DPR Sebut Banyak Hoax Terkait Ciptaker dan Minta Masyarakat Baca Utuh Pasal per Pasal

DPR RI Komisi IV Republika
Rapat paripurna DPR RI Masa Sidang IV dan pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (05/10/2020).
Bagikan:

Hidayatullah.comKetua Badan Anggaran (Banggar), Said Abdullah menyesalkan adanya banyak informasi yang salah di masyarakat pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Senin (05/10/2020).

Said memastikan UU Cipta Kerja memberikan perlindungan yang komprehensif bagi tenaga kerja. Bahkan untuk pekerja kontrak pun diberikan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Said menegaskan tidak benar bahwa tidak ada status karyawan tetap dan perusahaan bisa melakukan PHK kapanpun.

Ketentuan dalam Pasal 151 Bab IV lanjut Said merupakan Undang Undang Cipta Kerja memberikan mandat yang jelas bahwa pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja mengupayakan tidak terjadi PHK.

Bila akan melakukan PHK, ketentuannya diatur dengan tahap yang jelas, harus melalui pemberitahuan ke pekerja, perlu ada perundingan bipartit, dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial. “Jadi tidak serta merta langsung bisa PHK,” kata Said dalam pernyataan, di Jakarta, Rabu (07/10/2020).

Berikutnya, kata Said Pasal 153 Bab IV UU Cipta Kerja juga mengatur pelarangan PHK dikarenakan beberapa hal misalnya berhalangan kerja karena sakit berturut turut selama satu tahun, menjalankan ibadah karena diperintahkan agamanya, menikah, hamil, menjadi anggota serikat pekerja, mengadukan pengusaha kepada polisi karena yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan, dan lain-lain.

Selain itu lanjut Said, Pasal 154 Bab IV UU Cipta Kerja mengatur PHK hanya boleh antara lain karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan, perusahaan tutup karena kerugian, serta pekerja sakit berkepanjangan lebih dari satu tahun. Selain itu, lanjutnya, tidak benar karyawan alih daya atau outsourcing bisa diganti dengan kontrak seumur hidup, karena hal itu diatur dalam Pasal 66.

Selanjutnya, Said kemudian menuturkan tidak benar bahwa hak cuti karyawan dihilangkan, karena hal itu diatur dalam Pasal 79. Selain itu dia mengatakan tidak benar bahwa jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang, karena ada dalam Pasal 82.* Azim Arrasyid 

Rep: Admin Hidcom
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

Polisi Tangkap Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan

Polisi Tangkap Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan

KPAI Minta Stop Eksploitasi Anak, Djarum Hentikan Sementara Audisi Bulu Tangkis 2020

KPAI Minta Stop Eksploitasi Anak, Djarum Hentikan Sementara Audisi Bulu Tangkis 2020

Bambang Optimis Investigasi Mafia MK Selesai Desember

Bambang Optimis Investigasi Mafia MK Selesai Desember

Turki Bentuk Program Keluarga Untuk Atasi Buta Huruf

Turki Bentuk Program Keluarga Untuk Atasi Buta Huruf

Kedatangan Neno Warisman Disambut Antusias Ribuan Warga Batam

Kedatangan Neno Warisman Disambut Antusias Ribuan Warga Batam

Baca Juga

Berita Lainnya