Senin, 25 Oktober 2021 / 18 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

PP Muhammadiyah Sebut Disahkannya RUU Cipta Kerja Menggambarkan Defisit Moral Pemerintah dan DPR

zulkarnain/hidayatullah.com
Ketua Muhammadiyah Busyro Muqoddas di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (30/01/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.comKetua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas mengaku tidak kaget dengan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab kata dia pemerintah saat ini menguasai DPR.

“Tidak begitu mengagetkan karena sikap Presiden Jokowi itu semakin merasa jumawa karena menguasai DPR. Sehingga penuh keyakinan ambisi untuk RUU Omni ini yang semula ditargetkan 100 hari kemudian mundur tapi pada akhirnya yang terjadi seperti ini, karena faktor kejumawaan tadi,” kata Busyro, kepada wartawan, Senin (05/10/2020).

Busyro kemudian mengkritik pengesahan Omnibus law RUU Cipta Kerja. Ia menilai disahkannya RUU itu menggambarkan defisit moral pemerintah dan DPR. Ia lantas menyebut DPR dan pemerintah mencuri momentum ditengah situasi pandemi seperti sekarang.

“Ini disahkan dengan penuh kekumuhan moralitas yang bukan saja rendah, tapi sama sekali defisit moral dari pemerintah dan DPR di saat masih berada dalam kondisi masyarakat tak mampu untuk menyampaikan aspirasi secara normal karena situasi pandemi Covid. Itu dicuri momentumnya dengan cara mentalitas jumawa,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut mantan ketua KPK ini, pemerintah memiliki tagihan besar pada cukong dalam pemilihan dua periode lalu. Ia katakan tagihan sebelumnya UU KPK yang direvisi.

“Kedua mempertegas analisis berbagai pihak bahwa ini ada kekuatan pemodal yang begitu besar yang menjadi cukong dalam Pemilu 2014 dan terutama 2019, ini tagihan terbesar, tagihan yang sebelumnya ada juga UU KPK itu langkah awal, sehingga KPK nggak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Dia juga menyebut pengesahan ini membunuh demokrasi. Namun dia mengapresiasi dua parpol yakni Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU Cipta Kerja untuk disahkan. Lalu terkait sertifikasi halal, Busyro mengatakan itu hanya hal mikro yang ada dalam Omnibus Law.

“Pokoknya itu bukan pada sertifikasi halal yang jadi bagian mikro itu, tapi RUU Omnibus Law ini dipaksakan dalam situasi yang sekarang masyarakat itu mau demo sangat terbatas belum lagi surat edaran Kapolri, itu kan sudah sangat represif,” pungkas Busyro. Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

LPAI: Kasus LGBT Permasalahan Kedua Terbesar Anak

LPAI: Kasus LGBT Permasalahan Kedua Terbesar Anak

Anggota Komisi X Sebut Pembelajaran Jarak Jauh Belum Efektif

Anggota Komisi X Sebut Pembelajaran Jarak Jauh Belum Efektif

Anggota DPD RI Desak Polisi Ungkap Motif Penusukan Syekh Ali Jaber

Anggota DPD RI Desak Polisi Ungkap Motif Penusukan Syekh Ali Jaber

Gus Solah: Di Masjid Salman ITB Enggak Ada yang Radikal

Gus Solah: Di Masjid Salman ITB Enggak Ada yang Radikal

Ormas Islam dan Akademisi Sulteng Desak Bubarkan Densus 88

Ormas Islam dan Akademisi Sulteng Desak Bubarkan Densus 88

Baca Juga

Berita Lainnya