Kamis, 25 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Anggota DPR Tolak Usul Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan pada RUU Ciptaker

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto
Bagikan:

Hidayatullah.com- Pembahasan tentang Perizinan Berusaha di sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja ternyata masih berlanjut. Meskipun sebelumnya Pemerintah menyatakan mencabut 193 butir daftar inventarisasi masalah (DIM) klaster pendidikan, tetapi nyatanya Pemerintah mengajukan norma baru terkait perizinan berusaha lembaga pendidikan.

Hal itu disampaikan anggota Panja RUU Ciptaker dari Fraksi PKS, Mulyanto dalam keterangannya kepada hidayatullah.com, Selasa (29/09/2020).

Pemerintah, kata Mulyanto, mengusulkan 2 ayat baru terkait perizinan berusaha di sektor pendidikan, yakni: (1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini; (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menanggapi usulan itu, Mulyanto mendesak Pemerintah mencabut secara keseluruhan pasal terkait pendidikan. “Jangan disisakan. Tidak usah tanggung-tanggung, apalagi dengan menambah norma baru,” tegas Mulyanto.

Baca: Klaster Pendidikan Dicabut dari RUU Ciptaker, HNW Bersyukur: Pesantren Aman dari Ancaman Sanksi

Menurutnya, norma baru usulan pemerintah tersebut secara filosofis tetap mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sektor komersil yang bersifat laba, sehingga memerlukan Perizinan Berusaha.

Padahal Panja RUU Ciptaker sudah sepakat menyatakan pendidikan adalah tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

“Ini bukan dimensi komersial, namun nir laba,” imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

PKS menilai Pemerintah terkesan memaksakan diri dengan penambahan norma baru ini. Padahal sebenarnya, sektor pendidikan ini tidak terkait langsung dengan upaya membangun kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja, yang menjadi inti dari RUU Cipta Kerja.

“Karena itu Pemerintah sebaiknya tidak usah menambah norma baru terkait Perizinan Berusaha tersebut.

Tidak harus juga kita menyamakan nomeklatur perizinan di sektor pendidikan dengan Perizinan Berusaha. Karena kita telah sepakat, bahwa sektor pendidikan tidak masuk dalam sektor “berusaha”, sehingga tidak memerlukan “Perizinan Berusaha”.

Mulyanto menambahkan, pendidikan adalah masalah vital dan merupakan amanah konstitusi kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan harus dijauhkan dari niat komersialisasi.

“Ini adalah tugas Pemerintah, sebagai representasi dari negara. Negara tidak boleh melepas tanggung-jawabnya dalam masalah pendidikan ini dan menyerahkannya pada mekanisme pasar, melalui prinsip laba dan liberalisasi pendidikan.

Pendidikan itu bukan komoditas industri jasa. Ini adalah soal tanggung-jawab sosial negara dan kita semua bagi masa depan negeri ini.

Karenanya, PKS menolak komersialisasi pendidikan dengan semangat liberal-kapitalistik, yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagang komersil industri jasa, yang longgar bagi lembaga pendidikan asing,” tegas Mulyanto. “Biarlah sektor pendidikan diatur secara penuh dalam UU Eksiting yang ada,” katanya juga.*

Rep: SKR
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

GP Ansor Kalsel Siap Ambil Tindakan atas ‘Penghinaan’ Ahok terhadap KH Ma’ruf Amin

GP Ansor Kalsel Siap Ambil Tindakan atas ‘Penghinaan’ Ahok terhadap KH Ma’ruf Amin

Delapan Petingginya Ditangkap Polisi, Ini Tujuh Sikap Presidum KAMI

Delapan Petingginya Ditangkap Polisi, Ini Tujuh Sikap Presidum KAMI

Lieus Sungkharisma: Mestinya Jokowi Marah atas Kejadian di Uighur

Lieus Sungkharisma: Mestinya Jokowi Marah atas Kejadian di Uighur

Fahira: Debat Ketiga Harus Steril dari “Tim Hore”

Fahira: Debat Ketiga Harus Steril dari “Tim Hore”

PT Nusantara Infrastructure Lepas 540 Pemudik

PT Nusantara Infrastructure Lepas 540 Pemudik

Baca Juga

Berita Lainnya