Sabtu, 13 Februari 2021 / 2 Rajab 1442 H

Nasional

PP Muhammadiyah: Presiden Jokowi Harus Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19

zulkarnain/hidayatullah.com
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (dua dari kiri) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir (dua dari kanan) diapit Sekjen PBNU A Helmy Faishal Zaini (kiri) dan Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (kanan) pada acara silaturahim keluarga besar kedua ormas Islam itu di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (23/03/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Muhammadiyah juga menyarankan agar Presiden mengambil alih kepemimpinan dalam memerangi virus corona.

“PP Muhammadiyah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian,” tulis keterangan PP Muhammadiyah yang diterima hidayatullah.com (21/09/2020).

Selain itu, PP Muhammadiyah menekankan kepada presiden agar menterinya bekerja lebih maksimal lagi, sehingga pemerintah mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat. Dengan itu, Muhammadiyah mengatakan perlu kebijakan tegas dalam menangani penyebaran Covid-19.

“Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden. Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali,” lanjut keterangan tersebut.

Lebih jauh, Muhammadiyah meneruskan diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya, sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah/negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Selanjutnya, Muhammadiyah juga meminta kepada para elite politik untuk tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai ajang politik. Pada situasi yang memprihatinkan ini, semestinya elite bersikap negarawan dengan menahan diri.

“Meminta kepada kepada para elite politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan seyogianya para elite menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif.”

Muhammadiyah juga mengingatkan kepada para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19.

Baca: Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pelaksanaan Pilkada, Haedar Nasir: Tugas kami Sebagai Ormas Sudah Dilaksanakan

Diketahui, sudah lebih dari enam bulan, bangsa Indonesia hidup dalam ancaman pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius.

Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19. PP Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut.

PP Muhammadiyah menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, kerja dan kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal. Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif.* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Hendropriyono Dukung Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi Setuju

Hendropriyono Dukung Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi Setuju

Relawan FPI Siaga Satu Bantu Korban Bencana Nasional

Relawan FPI Siaga Satu Bantu Korban Bencana Nasional

Satgas Anti Pornografi Harus Bisa Turunkan Angka Pergaulan Bebas

Satgas Anti Pornografi Harus Bisa Turunkan Angka Pergaulan Bebas

MUI Minta Negara Lebih Memihak Kaum Dhuafa dan Mayoritas

MUI Minta Negara Lebih Memihak Kaum Dhuafa dan Mayoritas

PPI Belanda Menolak Revisi UU KPK 

PPI Belanda Menolak Revisi UU KPK 

Baca Juga

Berita Lainnya