Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Wakapolri Mau Libatkan Preman Tangani Covid-19, Ketua MKD DPR Harap itu Tidak Terjadi

Targetkan Raup 15 Persen Suara di Pemilu 2024, PKS: Allah Akan Bantu
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar al-Habsy
Bagikan:

Hidayatullah.comKetua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi berharap pengerahan para preman pasar guna memutus rantai penyebaran Covid-19 tidak terjadi. “Saya harap hal itu tidak terjadi, karena sangat rawan sekali memberikan kewenangan kepada para preman pasar,” kata Habib Aboebakar melalui keterangan tertulisnya, Rabu (16/09/2020).

Menurut anggota komisi III DPR ini, jika yang memberikan kewenangan ini adalah aparat penegak hukum. Seolah apa yang dikerjakan preman pasar, akan menggantikan fungsi penegakan hukum.

“Ini bisa repot. Harus diingat, bahwa pendisiplinan protokol kesehatan adalah bagian perintah Presiden kepada Kapolri. Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,” ujarnya.

Artinya, kata Aboe, ada delegasi kewenangan yang diberikan Presiden kepada Kapolri secara langsung. Secara khusus Kapolri diperintahkan Presiden untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

“Jika selanjutnya perintah Presiden ini kemudian dilimpahkan kepada preman pasar, tentunya akan mengundang tanya untuk masyarakat. Ada apa dengan satuan Kepolisian kita sendiri?,” ucapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan jangan sampai publik menilai Kepolisian sudah angkat tangan dan tidak mampu lagi menjalankan perintah presiden ini. Sehingga yang dilakukan adalah merekrut preman pasar untuk menggantikan tugas yang telah diberikan oleh Presiden, demikian Habib Aboebakar.

Sebelumnya, ide Wakapolri Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono yang rencananya akan menggandeng preman pasar untuk mengawasi warga dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker. Pelibatan para preman untuk menggiatkan pencegahan munculnya klaster pasar.

“Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis,” kata Gatot di Polda Metro Jaya, pekan lalu.* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

KPAI Minta Pelajar Tidak Merayakan Kelulusan UN dengan Aksi Vandalisme

KPAI Minta Pelajar Tidak Merayakan Kelulusan UN dengan Aksi Vandalisme

155 Warga Aceh Terjaring Razia Syariat Islam

155 Warga Aceh Terjaring Razia Syariat Islam

Mantan Wakil Gubernur Jakarta: Banyak Keajaiban Al-Maidah:51 pada Aksi 411

Mantan Wakil Gubernur Jakarta: Banyak Keajaiban Al-Maidah:51 pada Aksi 411

Warga Sulsel Bela Muslim Uighur

Warga Sulsel Bela Muslim Uighur

Soal Perppu Ormas, MUI Tekankan DPR-MK Pertimbangkan Aspirasi Umat

Soal Perppu Ormas, MUI Tekankan DPR-MK Pertimbangkan Aspirasi Umat

Baca Juga

Berita Lainnya