Senin, 17 Januari 2022 / 14 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Problem Auditor Halal: Anggota Komisi X DPR RI Minta BPJPH Melakukan Pembenahan

rifa'i fadhly/hidayatullah.com
Ledia Hanifa Amaliah.
Bagikan:

Hidayatullah.comRapat RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 49 membahas beberapa perubahan pada pasal-pasal Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Alasan mengapa pemerintah memasukkan RUU Tentang Jaminan Produk Halal ke dalam RUU Cipta Kerja adalah untuk mempermudah para pengusaha dalam memperoleh Sertifikat Halal yang pada saat ini dirasa lama dan rumit.

Anggota Baleg dari PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengkritisi hal tersebut. “Alur penerbitan Sertifikat Halal di dalam Undang-undang sesungguhnya tidak rumit. Kalau kita mau menelisik lebih dalam, dari berbagai laporan yang kami terima, ternyata bottle neck yang selama ini menjadi penyebab lamanya sertifikat halal keluar adalah karena begitu banyaknya permintaan penerbitan Sertifikat Halal ternyata belum diimbangi jumlah LPH dan audtior halal yang cukup,”ucap Ledia kepada hidayatullah.com dalam siaran Pers nya, Jum’at (11/09.2020).

Ledia yang merupakan mantan Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal tahun 2013-2014 menjelaskan, sebelum adanya Undang-undang No 33 Tahun 2014 satu-satunya LPH adalah LPPOM MUI, lalu lewat Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu dibukalah keran pendirian LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) lain, yang bisa dibentuk oleh ormas atau perguruan tinggi.

“Pendirian LPH ini memiliki satu prasyarat mendasar yaitu memiliki auditor halal yang tersertifikasi, yang artinya memiliki ilmu terkait bahan baku produk dan ilmu terkait kehalalan,” kata Ledia yang kini jadi anggota Komisi X DPR RI .

Sehingga, lanjutnya, yang jadi persoalan ternyata sampai saat ini belum ada LPH yang berdiri karena terbentur persoalan belum memiliki auditor halal yang tersertifikasi.

Mengapa sampai saat ini proses pendirian LPH menjadi begitu lambat? Sekretaris Fraksi PKS ini kemudian sedikit membuka rahasia. Banyak calon auditor halal tidak lulus sertifikasi yang berada di bawah kewenangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI.

“LSP MUI memang punya kewenangan memberi sertifikasi pada auditor halal yang lulus uji. Kami yakin LSP MUI memang sangat berhati-hati mengeluarkan sertifikasi karena ini terkait persoalan tanggungjawab dunia akhirat. Namun ada keluhan bahwa ternyata koordinasi antara BPJPH dan LSP MUI sendiri seperti belum nyambung. Kabar yang sampai kepada kami, pelatihan yang diberikan oleh BPJPH kepada para calon auditor halal ternyata tidak berkesesuaian dengan materi ujian dari LSP. Ya, susah lulus dong kalau begitu.” Ungkap Ledia

Karena itu, Ledia mengingatkan kepada BPJPH agar segera melakukan pembenahan.

“Untuk mendorong percepatan pembentukan LPH semestinya para calon Auditor Halal segera diberi pelatihan yang sejalan dengan kebutuhan di lapangan, sesuai standar dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI, agar mereka bisa bergabung dengan LPH yang baru. Hal ini pada akhirnya akan mendukung percepatan terbitnya sertifikat halal yang diajukan para produsen karena produk mereka bisa diuji di banyak laboratorium, tidak antri hanya di LPPOM MUI saja.”

Selain itu kata Ledia, para auditor halal yang sudah mendapat pengakuan MUI sebelum UU JPH berlaku dan telah berpengalaman selayaknya diakui sebagai Auditor Halal yang bersertifikasi (rekognisi keahlian)  sehingga hal ini juga bisa mempercepat hadirnya LPH-LPH baru.*

Rep: Niesky Abdullah
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

Jokowi Umumkan Kabinet Baru, Ini Daftar Menterinya

Jokowi Umumkan Kabinet Baru, Ini Daftar Menterinya

Ourvoice: Jangan Kambing Hitamkan Homoseks!

Ourvoice: Jangan Kambing Hitamkan Homoseks!

FPUAS Laporkan 9 Terduga Pemersekusi Ustadz Somad

FPUAS Laporkan 9 Terduga Pemersekusi Ustadz Somad

Tengku Zulkarnain Cadar

Ustadz Tengku Zulkarnain Wafat di Penghujung Ramadhan

Kemenag Apresiasi ‘Berbagi Kebaikan untuk Masyarakat Pedalaman’

Kemenag Apresiasi ‘Berbagi Kebaikan untuk Masyarakat Pedalaman’

Baca Juga

Berita Lainnya