Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Presidium KAMI Kritisi Anggaran Penanggulangan Covid-19

Azim Arrasyid/hidayatullah.com
Di antara Presidium KAMI, yaitu Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin, dalam Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/08/2020).
Bagikan:

Hidayatullah.comPresidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin menilai apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo antara pernyataan dengan fakta tidak selaras. Sebab, Din melihat Pemerintah lebih mengutamakan stimulus ekonomi dari pada penanganan masalah kesehatan Covid-19.

Hal itu terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan dan disetujui untuk penanggulangan Covid-19 melalui Kemenkes dan Satgas Penanggulangan Covid-19 kurang dari 10% dari total anggaran sekitar 900 triliun yaitu hanya 87,5 Triliun.

“Dari jumlah ini hanya 25,7 T dialokasikan melalui Kemenkes Anggaran 87,5 T ini pun kemungkinan akan dipangkas menjadi 72,7 T realisasinya jauh di bawah angka tersebut,” kata Presdium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin, Selasa, (09/08/2020).

Selanjutnya, Din mengatakan dari fakta yang ada, seperti dituliskan justru sebagian besar dari anggaran itu dialokasikan untuk menanggulangi perekonomian bukan kesehatan pandemi.

“Insentif Usaha, termasuk insentif pajak 120.61 T. Dan, subsidi dan hibah UMKM 123,46 T, tambahan PMN BUMN 14 T. Investasi pemerintah 19,7 T serta pembiayaan Investasi lainnya 113,6 T,” tegas Din.

Akibatnya, kata Din, rakyat terpaksa harus menyelamatkan diri sendiri, bersusah payah membayar biaya rapid test dan swab test secara mandiri.

“Banyak yang tidak mampu melakukannya maka kemungkinan angka yang positif tertular jauh lebih banyak dari yang diumumkan. Belum lagi, siswa dan mahasiswa harus membayar mahal biaya pulsa dan kuota telepon karena mereka harus belajar daring dari rumah Pemerintah baru sadar dan menjanjikan bantuan setelah lima bulan berlangsung,” jelasnya.

Selain itu, Fakta lainnya, Din menyampaikan Indonesia berada pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid-19 di antara negara-negara di dunia dan menurut pemberitaan media sudah 68 negara menolak WNI masuk.

“Karena persebaran Covid di Indonesia semakin mendaki dan belum ada tanda-tanda melandai (walau Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Covid akan berakhir Mei 2020 dan waktu itu sempat mengajak rakyat menyongsong era The New Normal,” ungkapnya.

Din menegaskan, KAMI menuntut agar Pemerintah serius bekerja, tidak dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata. “Jangan suka mengumbar janji tanpa bukti,” tegasnya.* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

FUUI Apresiasi Kinerja JITU

FUUI Apresiasi Kinerja JITU

DPD Prihatin, Korupsi di Daerah Semakin Masif

DPD Prihatin, Korupsi di Daerah Semakin Masif

‘Rakyat Indonesia Dukung Perubahan Menuju Indonesia Adil Makmur’

‘Rakyat Indonesia Dukung Perubahan Menuju Indonesia Adil Makmur’

Anak Putus Sekolah Diimbau Tidak Jadi Pekerja

Anak Putus Sekolah Diimbau Tidak Jadi Pekerja

Hasyim: Liberalisasi Pemikiran Juga Melanggar Khittah NU

Hasyim: Liberalisasi Pemikiran Juga Melanggar Khittah NU

Baca Juga

Berita Lainnya