Dompet Dakwah Media

DPR Minta Keteladanan Pejabat dan Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19

"Sangat tidak masuk akal menerapkan sanksi kepada masyarakat, sementara pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik"

DPR Minta Keteladanan Pejabat dan Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19
Muh. Abdus Syakur/Hidayatullah.com
[Ilustrasi] Ajakan menerapkan protokol kesehatan pada sebuah poster di sebuah masjid, Jl Raya Otista, Jakarta Timur, Agustus 2020.

Terkait

Hidayatullah.com- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap pemerintah tidak hanya berwacana, tetapi juga memberikan keteladanan.

Hal itu disampaikan terkait diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja. Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan lobby-lobby, bahkan selenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi banyak pejabat yang fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker,” kata Netty melalui rilis tertulis yang diterima hidayatullah.com, Jumat (07/08/2020).

Netty menilai, sangat tidak masuk akal menerapkan sanksi kepada masyarakat, sementara pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik.

Fasilitas protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan di tempat umum harus tersedia. Harus dipastikan ada penanda jaga jarak di setiap lokasi, serta petugas yang mengukur suhu dan memastikan jumlah orang separuh dari kapasitas, dan sebagainya.

“Jangan sampai rakyat diberi sanksi tapi kantor pemerintah, pengelola tempat publik dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Netty, pemberian sanksi saat ini sudah terlambat. Penerapan sanksi seharusnya diberlakukan seiring diterapkannya Normal Baru yang merelaksasi aktivitas masyarakat. Sekarang masyarakat cenderung merasa aman dan mulai mengabaikan protokol kesehatan, jika tetiba diberi sanksi akan kaget dan malah kontraproduktif.

Netty juga tidak setuju dengan sanksi yang berbentuk denda uang yang pasti menambah beban masyarakat.

“Untuk bertahan hidup saja, masyarakat masih kembang kempis, apatah lagi untuk bayar denda. Pemda harus kreatif memikirkan bentuk sanksi yang edukatif setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan menunjukkan keteladanan para pejabat publiknya,” tutupnya.* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom

Editor:

Dukung Kami, Agar kami dapat terus mengabarkan kebaikan. Lebih lanjut, Klik Dompet Dakwah Media Sekarang!

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !