Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Survei LKSP: Publik Tak Puas Penanganan Covid-19

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Petugas memeriksa subuh tubuh calon penumpang di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng (28/05/2020), dalam upaya mencegah penyeobaran COvid-19.
Bagikan:

Hidayatullah.com- Juru Bicara Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Hafidz Muftisany memaparkan hasil survei nasional yang menangkap besarnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja Pemerintah mulai dari level pusat, provinsi dan kota/kabupaten dalam menangani Covid-19.

Hafidz menyebutkan ketidakpuasan responden paling banyak ditujukan untuk pemerintah pusat sebesar 74,65 persen. Yang puas hanya 25,35 persen. Sementara ketidakpuasan untuk pemerintah provinsi 58,33 persen dan yang puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi 41,67 persen.

Menurut hasil survei, sebagian besar responden (58,67 persen) tidak puas dengan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang puas 41,33 persen.

“Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah level pusat, provinsi dan kota/kabupaten di atas 50 persen. Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antarinstansi, dan kurang terbuka dari sisi informasi,” papar Hafidz dalam paparan Rilis Survei Nasional LKSP secara daring, semalam dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, Jumat (03/07/2020).

Hafidz menyebut, fakta angka Covid-19 yang terus naik dan belum mencapai puncak kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan terakhir Presiden Joko Widodo yang kecewa penanganan Covid-19 oleh kabinet memvalidasi ada permasalahan dalam pengelolaan bencana nasional ini.

“Pemerintah punya instrumen yang besar seperti status bencana nasional dan Perppu No 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 seharusnya memberikan keleluasaan pemerintah untuk bergerak melakukan banyak hal. Namun, publik menangkap ada catatan dalam pengelolaan krisis ini oleh pemerintah,” ungkap Hafidz.

Survei dilakukan pada 20-27 Mei 2020 melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.

Direktur Eksekutif InMind Institute Yon Mahmudi mengatakan, secara umum tidak ada negara yang siap menghadapi Pandemi Covid-19.

“Sehingga wajar ada tren penurunan kepuasan publik terhadap penanganan Covid-19,” papar dia.

Indonesia, ujar Yon, memilih strategi kebijakan yang tanggung antara sikap tegas seperti memberlakukan lockdown total dan sikap santai dalam menghadapi Covid-19.

Yon mengamini terjadinya tidak sinkron antarinstansi yang menyebabkan kepuasan publik terhadap Pemerintah menurun.

“Tidak diserahkannya penanganan Covid-19 ke otoritas kesehatan seperti halnya negara lain kemudian membuat penanganan Covid dipandang tidak fokus dalam indikator kesehatan sebagai indikator utama penanganan Covid-19,” kata dia.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Wasekjen MUI: Hukum Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

Wasekjen MUI: Hukum Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

SAR Hidayatullah ke Bergerak ke Konawe, BMH Salurkan Bantuan

SAR Hidayatullah ke Bergerak ke Konawe, BMH Salurkan Bantuan

Inilah Isi Surat Lengkap MUI kepada Syeikh Azhar

Inilah Isi Surat Lengkap MUI kepada Syeikh Azhar

Fahri Hamzah Sebut Aksi 411 sebagai ‘Parlemen Jalanan’ Terbesar Sejarah Indonesia

Fahri Hamzah Sebut Aksi 411 sebagai ‘Parlemen Jalanan’ Terbesar Sejarah Indonesia

Ralat Fatwa, MUI Tak Sarankan Ubah Arah Masjid

Ralat Fatwa, MUI Tak Sarankan Ubah Arah Masjid

Baca Juga

Berita Lainnya