Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Abdul Mu’ti: Istilah The New Reality Lebih Netral

Zulkarnain/hidayatullah.com
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada pengajian bulanan Muhammadiyah tentang Palestina di Menteng, Jakarta, Jumat malam (05/01/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.comSecara konseptual, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti, menyatakan tidak setuju dengan istilah The New Normal (kenormalan baru).

“Tetapi lebih cenderung menggunakan istilah New Reality atau Realitas Baru, karena itu lebih bersifat netral dan lebih mudah untuk kita menjelaskannya,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi televideo bertajuk ‘Tata Hidup Baru (The New Normal Life) Perspektif Agama-agama’, Senin (8/6/2020) kemarin.

Menurutnya, istilah The New Normal itu sebetulnya mengandung dimensi moral dan dimensi ideologi jika dikaji lebih mendalam. “Sehingga, ukuran normal itu apa, harus jelas. Itu memang jadi problematik,” katanya.

Bahkan, kalau dikaitkan dengan teori neurosains, masih kata Abdul Mu’ti, bisa menjadi debatable, karena dalam teori tersebut dikenal istilah otak normal dan otak sehat. Istilah The New Normal juga tidak dikenal dalam konstruksi perundang-undangan di Indonesia serta tidak sesuai dengan situasi nasional maupun internasional.

“Cuma karena itu istilah dari kebijakan negara, seolah masyarakat harus hiruk pikuk dengan istilah tersebut,” ujarnya.

Menurut Abdul Mu’ti, New Reality adalah sebuah situasi yang tidak dapat dihindari, maka, mau tidak mau harus menentukan sikap terhadap realitas itu serta menghadapinya dengan segala kekuatan yang kita miliki sekarang ini.

“Dan tidak mungkin juga kita hentikan karena prosesnya senantiasa sudah terus berjalan,” katanya menegaskan.*

Rep: Achmad Fazeri
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

Dibuka Meneg PDT, Pembekalan Da’i Sarjana Hidayatullah Resmi Dimulai

Dibuka Meneg PDT, Pembekalan Da’i Sarjana Hidayatullah Resmi Dimulai

Prabowo Tegur Pengawalnya: Kamu Tidak Boleh Kasar kepada Rakyat!

Prabowo Tegur Pengawalnya: Kamu Tidak Boleh Kasar kepada Rakyat!

MK Diminta Nyatakan Perppu Ormas Tak Berkekuatan Hukum Mengikat

MK Diminta Nyatakan Perppu Ormas Tak Berkekuatan Hukum Mengikat

Kuasa Hukum Buni Yani: Asas Praduga Tak Bersalah Harus Dijunjung Tinggi

Kuasa Hukum Buni Yani: Asas Praduga Tak Bersalah Harus Dijunjung Tinggi

Paganagari  Apresiasi Pemusnahan Kafe Maksiat

Paganagari Apresiasi Pemusnahan Kafe Maksiat

Baca Juga

Berita Lainnya