Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Kritik New Normal, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Serius Lindungi Anak Bangsa

Bagikan:

Hidayatullah.com–Pemerintah mulai menerapkan wacana new normal. Hal ini ditandai dengan penghentian kebijakan PSBB di beberapa wilayah dan diikuti pencabutan larangan mudik dengan membuka kembali akses keluar masuk ibukota.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ini mendapatkan kritik tajam dari anggota komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, di sela-sela kunjungan resesnya. “New normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pake perasaan. Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli jangan sekedar ikut kebijakan”, ungkap Netty.

Sebagai ketua tim covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty mengingatkan pemerintah bahwa, “pemerintah tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Perencanaan dan pentahapan ini harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang masih menghadapi covid-19. Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai.”

Sebagaimana diketahui, pada 6 Juni terjadi rekor penambahan kasus baru sebanyak 993 kasus. Tambahan terbanyak dari Jatim, Jakarta dan Papua. “Badai pandemi masih terus mengintai kita. Per hari ini masih ada tambahan 672 kasus, sehingga total 31.186 kasus di Indonesia. Pasien dirawat sebanyak 18,837 orang. Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?”, tambah politisi wanita PKS.

Melihat pelonggaran demi pelonggaran dilegalkan oleh pemerintah dan masyarakat yang mulai kembali beraktivitas, legislator dari dapil 8 ini menutup sambil berpesan, “Jangan sampai perjuangan keras pemerintah pusat dan daerah, dokter, tenaga kesehatan dan masyarakat selama ini berlalu dengan percuma dan sia-sia. Akhirnya kelalaian ini membuat kita kerja dua kali dan membawa kita kembali ke kondisi awal pandemi ini menghantam Indonesia.” ujarnya.*

Rep: ~
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

IMZ Latih Kader Pemberdayaan Kurangi Kemiskinan

IMZ Latih Kader Pemberdayaan Kurangi Kemiskinan

DKI Kaji Larang Ahmadiyah

DKI Kaji Larang Ahmadiyah

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Sebut Penanganan HAM Stagnan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Sebut Penanganan HAM Stagnan

Walikota Depok Mengaku Sukses Kelola Multikulturalisme

Walikota Depok Mengaku Sukses Kelola Multikulturalisme

Mendagri: Pangkat dan Jabatan Tak Ada Artinya Saat Kita Meninggal

Mendagri: Pangkat dan Jabatan Tak Ada Artinya Saat Kita Meninggal

Baca Juga

Berita Lainnya