Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Din Syamsuddin: Saya Loyal Tapi Kritis

Azim Arrasyid/hidayatullah.com
Prof Din Syamsuddin
Bagikan:

Hidayatullah.com–Din Syamsuddin belakangan sangat kritis kepada pemerintah. Kritiknya berhamburan di media massa. Misalnya ia pernah menuding pemerintah zalim karena menaikkan iuran BPJS di tengah-tengah pandemi. Ia juga pernah menyebut pemerintah tengan menjalankan  kediktatoran konstitusi. Lebih jauh keras lagi, mantan Ketua Muhammadiyah ini menyebut pemerintah sekarang sudah menyimpang jauh dari Pancasila dan UUD 1945.

Tak pelak lagi kritik-kritik itu membikin panas kuping para pendukung Presiden Joko Widodo. Misalnya Ade Armando. Saking kesalnya, dosen UI ini pada salah satu cuitannya di medsos menyebut Din sebagai orang dungu.

Din sendiri menanggapi kalem hardikan Ade itu. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini tak mau terpancing. “Saya tak punya waktu mananggapi hal-hal begitu,” katanya

Khalayak mungkin bertanya-tanya  ada apa dengan Din Syamsuddin? Apakah dia termasuk barisan sakit hati?

Padahal dia dulu termasuk dekat dengan Jokowi. Dia juga pernah mendapat jabatan dari Presiden. Tepatnya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk dialog dan kersama sama  antaragama dan peradaban.

Kepada wartawan Hidayatullah.com, dalam wawancara melalui perangkat obrolan daring beberapa waktu lalu Din menegaskan sikapnya. “Dengan segala hormat saya kepada pemerintah, sikap saya adalah loyal dan kritis.” Dia loyal kepada pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi. Pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Di sisi lain, dia tak mau loyal yang membabi buta. Loyal tapi kritis. Secara hukum, katanya, itu dimungkinkan. Undang-undang menjamin warganya untuk berpendapat. “Apalagi saya seorang Muslim, di mana Islam memerintahkan umatnya untuk menegakkan amar ma’ruf nahyi mungkar,” kata Alumni Pesantren Gontor Ponoroga ini.

Din menegaskan, kritik-kritiknya selama ini bukan berdasakan like atau dislike (kebencian). Kritiknya justru untuk kebaikan kehidupan berbangsa itus sendiri. Tolok ukurnya adalah Pancasila dan UUD 1945.  Hasilnya, menurut tokoh kelahiran Sumbawa NTB ini, masalah terbesar bangsa ini ialah penyimpangan dan penyelewengan dari Pancasila. “Pancasila hanya  retorika,” katanya.

Selain tokoh Muhammadiyah, Din yang kini berusia 63 tahun sebenarnya juga ilmuwan politik Islam. Ia meraih doktor dari Universitas California, Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat. Kini menyandang guru besar di Univerisitas Islam Negeri Jakarta. Dia juga pernah aktif di politik.  Jabatan terakhirnya Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI (1999) dan Wakil Sekjen DPP Golkar (1998–2000).

Di luar negeri, Din juga berperan aktif dalam berbagai  organisasi  perdamaian dunia. Di antaranya  menjabat President Asian Committee on Religions for Peace (ACRP) yang bermarkas di Tokyo Jepang dan Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations.*

Rep: Bambang S.
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

Kemenag dan Rabithah Gelar Konferensi Fatwa Internasional

Kemenag dan Rabithah Gelar Konferensi Fatwa Internasional

Begini Situasi di Petamburan setelah Kericuhan

Begini Situasi di Petamburan setelah Kericuhan

UAS Kunjungi DPP Hidayatullah, Saling Menguatkan Gerakan Dakwah

UAS Kunjungi DPP Hidayatullah, Saling Menguatkan Gerakan Dakwah

KPU akan Lakukan Sosialisasi Pemilu di Rumah Ibadah

KPU akan Lakukan Sosialisasi Pemilu di Rumah Ibadah

UBN: “Revolusi Mental” Jokowi Kita Lanjutkan dengan Shalat Shubuh Berjamaah

UBN: “Revolusi Mental” Jokowi Kita Lanjutkan dengan Shalat Shubuh Berjamaah

Baca Juga

Berita Lainnya