Ahad, 24 Januari 2021 / 11 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

DPR Minta Ombudsman Awasi Anggaran Rp 405,1 T untuk Atasi Corona

muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi]
Bagikan:

Hidayatullah.com- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera meminta Ombudsman RI mengawasi anggaran penanggulangan dampak wabah Covid-19 sebesar Rp 405,1 Triliun.

“Ombudsman harus serius melakukan pengawasan distribusi dan penggunaan dana bencana ini agar tepat sasaran tepat guna,” ujar Mardani dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Rabu (22/04/2020).

Indonesian Corruption Watch (ICW) sebutnya melansir selama 10 tahun terakhir terdapat sedikitnya 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW sebutnya mengatakan, titik rawan korupsi dana bantuan bencana terletak pada tahapan tanggap darurat, rehabilitasi dan pemulihan atau rekonstruksi lokasi bencana.

Selain itu, Mardani yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini meminta Ombudsman tetap optimal melakukan pengawasan maladministrasi pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Saya berharap Ombudsman RI tetap optimal melakukan pengawasan terhadap maladministrasi pada jajaran pemerintahan dan juga ASN untuk menjaga pelayanan publik agar lebih optimal,” ujar Mardani.

Ia pun mengimbau Ombudsman untuk mengawasi titik-titik rawan maladministrasi itu.

“Ombudsman pusat dan perwakilan harus melakukan pengawasan betul titik potensi korupsi dan penyalahgunaan dana bencana ini,” katanya.

Mardani minta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk transparan dan pengelolaannya akuntabel, dalam menyalurkan dana penanganan pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, harus terbuka dalam menjalankan SOP pada pelayanan publik yang lebih baik.

“Justru ketika kondisi seperti ini, jangan sampai karena laku segelintir orang jadi penyebab makin lama virus ini bertahan,” ujarnya mewanti-wanti.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Anggota DPD RI: Rumah Tangga Kacau Jika Didominasi Istri

Anggota DPD RI: Rumah Tangga Kacau Jika Didominasi Istri

Kemenag Terima Kunjungan 30 Ulama Thailand Selatan

Kemenag Terima Kunjungan 30 Ulama Thailand Selatan

UU Perkawinan “Digoyang”, Usia Pernikahan Dipermasalahkan

UU Perkawinan “Digoyang”, Usia Pernikahan Dipermasalahkan

PCNU Tasikmalaya Dukung “Perda Tata Niliai Religius”

PCNU Tasikmalaya Dukung “Perda Tata Niliai Religius”

Prinsip Kebebasan Berkespresi di Amerika Dinilai Sudah Lampau Batas

Prinsip Kebebasan Berkespresi di Amerika Dinilai Sudah Lampau Batas

Baca Juga

Berita Lainnya