Senin, 18 Januari 2021 / 4 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Ketua DPR: Perairan Natuna Kedaulatan NKRI Wajib Dipertahankan

istimewa
[Ilustrasi] Kapal Penjaga Pantai China
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Indonesia harus mempertahankan kedaulatannya pada perairan Natuna.

“Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal kapal   Republik Rakyat Tiongkok segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai,” ujar Ketua DPR dalam siaran persnya dikirimkan kepada hidayatullah.com di Jakarta (06/01/2020).

Puan menegaskan, wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982).

“Karena itu tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain,” tegasnya.

Baca: PBNU Desak Pemerintah Indonesia Bersikap Tegas ke China soal Natuna

Ketua DPR menyatakan bahwa Pemerintah Republik Rakyat China harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982, dimana Republik Rakyat China adalah salah satu anggotanya.

Untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan RI tanpa ijin, kata Puan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), TNI Angkatan Udara (AU), dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah ZEE seperti di perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard (penjaga pantai).

“Pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna,” ujarnya.

Baca: PKS Minta Pemerintah Tegas Pertahankan Kedaulatan Laut Natuna

Ketua DPR mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengutamakan upaya diplomasi dengan Republik Rakyat China dan tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengenai praktik pencurian ikan, Ketua DPR mengatakan, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia secara tegas, guna memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan  mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Pakar: Syiah Dapat Diselesaikan Secara Hukum Tata Negara

Pakar: Syiah Dapat Diselesaikan Secara Hukum Tata Negara

Delegasi Indonesia Masuk Gaza Lewat Gerbang Rafah

Delegasi Indonesia Masuk Gaza Lewat Gerbang Rafah

Rachmawati Menangis Saat Cerita Pertemuannya dengan Habib Rizieq

Rachmawati Menangis Saat Cerita Pertemuannya dengan Habib Rizieq

Psikolog: Sosok Ayah di Indonesia Mulai Menyusut

Psikolog: Sosok Ayah di Indonesia Mulai Menyusut

Soal Pariwisata Syariah, Indonesia Tertinggal dari Jepang

Soal Pariwisata Syariah, Indonesia Tertinggal dari Jepang

Baca Juga

Berita Lainnya