Selasa, 26 Oktober 2021 / 19 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

PKS Minta Pemerintah Tegas Pertahankan Kedaulatan Laut Natuna

pks.id
Mardani Ali Sera.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera minta tindak tegas kapal China pengganggu kedaulatan teritori wilayah negara Indonesia. Ia menganggap konflik Indonesia-China di wilayah Natuna merupakan hal yang serius.

“Pertama-tama saya mengapresiasi pejabat pemerintah melalui Menlu yang sudah menyatakan nota protes kepada Pemerintah Tiongkok karena insiden kapal nelayan yang dikawal cost guard-nya di Natuna,” ujar Mardani dalam keterangannya pers kepada hidayatullah.com, semalam (06/01/2020).

Ketua DPP PKS ini mengatakan, laut Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia sesuai ketetapan UNCLOS PBB.

“Lautan Natuna merupakan bagian dari NKRI, dan tidak akan pernah bisa dianeksasi Tiongkok, Pemerintah Indonesia tidak perlu takut gangguan macam ini,” ujarnya.

Mardani juga minta Pemerintah Indonesia tidak hanya menggunakan cara-cara diplomasi bila China tetap bersikeras menolak layangan protes dari Indonesia.

”Segala cara harus digunakan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah nasional, bisa gunakan cara total football bila jalur diplomasi tidak mempan juga,” ujar Inisiator gerakan #KamiOposisi ini.

Lebih lanjut, Mardani minta pemerintah Indonesia memperkuat keamanan di berbagai wilayah laut yang berpotensi konflik termasuk di wilayah Natuna, agar tidak terjadi gangguan ancaman seperti ini dari negara lain.

“Tujuannya untuk memperkuat keamanan militer, pemerintah bisa pertama bisa menggunakan Deterrence; selanjutnya menggunakan Defence; kemudian menggunakan Compellence; Terakhir bisa menggunakan aliansi dan balance of power,” pungkas Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur ini.

Seperti diketahui klaim China atas perairan Natuna itu juga tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bahkan, kepulauan yang oleh Tiongkok disebut Nansha itu juga memiliki nama lain, yakni Kepulauan Spratly.

Sidang sengketa yang digelar di Den Haag, Belanda, pada Juli 2016 telah memutuskan China tidak memiliki landasan hukum atas klaim tersebut. Laut China Selatan adalah bagian dari Samudera Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka, hingga Selat Taiwan.

Dengan luas mencapai 3,5 juta kilometer persegi, masih terangnya, perairan ini menjadi jalur utama bagi sepertiga pelayaran dunia. Selain itu, perairan ini juga punya potensi perikanan, serta cadangan minyak dan gas bumi yang besar.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Jakarta Islamic Center Siap Buka Pesantren Modern Internasional

Jakarta Islamic Center Siap Buka Pesantren Modern Internasional

Habib Hanif Alatas dan Habib Bahar Diadang di Bandara Manado

Habib Hanif Alatas dan Habib Bahar Diadang di Bandara Manado

Djoko Santoso: Sistem Pemilu 2019 Paling Jelek, Banyak Korban

Djoko Santoso: Sistem Pemilu 2019 Paling Jelek, Banyak Korban

Madrasah Gratis Belum Bisa Terealisasi 2011

Madrasah Gratis Belum Bisa Terealisasi 2011

Uskup Ajak Umat Katolik Hormati Puasa

Uskup Ajak Umat Katolik Hormati Puasa

Baca Juga

Berita Lainnya