Hidayatullah.com– Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Indonesia telah menyampaikan protes keras terhadap Republik Rakyat China terkait pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China.
Kemlu RI telah mengkonfirmasi terjadinya pelanggaran ZEE Indonesia, termasuk kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh Penjaga Pantai China (China Coast Guard) di perairan Natuna.
Hal itu terkonfirmasi berdasarkan hasil rapat antar kementerian di Kemlu pada hari Senin (30/12/2019).
Menurut Kemlu, Indonesia menyampaikan protes keras tersebut saat memanggil Duta Besar China untuk Indonesia di Jakarta.
“Kemlu telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan,” bunyi keterangan resmi Kemlu RI kemarin dikutip hidayatullah.com, Selasa (31/12/2019).
Baca: PKS: Kapal China Usir Nelayan Indonesia di Perairan Kita Tak Bisa Dibiarkan
Kemlu menjelaskan, ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Kemlu mengatakan, China sebagai pihak pada UNCLOS, harus menghormati konvensi PBB tersebut.
Kemlu menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China.
“Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016,” tegas Indonesia.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Menurut Kemlu, China merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di Kawasan dan kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati, dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan.
Menurut Kemlu, Dubes Chiina mencatat berbagai hal yang disampaikan dan akan segera melaporkan ke Beijing. “Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia,” sebutnya.
Kemlu mengaku akan terus lakukan koordinasi erat dengan TNI, KKP, dan Bakamla guna memastikan tegaknya hukum di ZEEI.*