Dompet Dakwah Media

Wantim MUI: Banyak RUU Kurang Perhatikan Norma-norma Agama

Kata Noor Ahmad, pada bidang hukum, terdapat banyak regulasi tumpang tindih yang dinilai tidak efisien

Wantim MUI: Banyak RUU Kurang Perhatikan Norma-norma Agama
Istimewa
Aksi Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) menolak RUU P-KS di area CFD, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Ahad (01/09/2019).

Terkait

Hidayatullah.com– Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Noor Ahmad menilai bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) minim norma-norma agama.

Hal itu disampaikannya di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12/2019) saat membahas terkait kondisi keumatan dan kebangsaan saat ini.

Ia menjelaskan, pada bidang politik telah terjadi banyak permasalahan seperti kompetisi politik transaksional, oligarki politik, kapitalisasi politik, dan lain sebagainya.

Bahkan, beberapa waktu terakhir telah terjadi kontestasi politik yang tidak seimbang dengan berdasarkan pada modal.

“Akibatnya banyak tokoh-tokoh Islam kalah bersaing karena tidak punya modal uang. Kemudian terjadi munculnya tokoh-tokoh politik instan,” jelasnya.

Baca: Masyarakat: Hentikan Pembahasan RUU P-KS Selamanya

Kemudian, pada bidang hukum, terdapat banyak regulasi tumpang tindih yang dinilai tidak efisien. Bahkan, lanjutnya, pemerintah menyadari hal ini dengan dirancangnya pembuatan Omnibus Law.

“Banyak RUU yang kurang memperhatikan norma-norma agama, contoh RUU P-KS dan lain sebagainya. Sementara itu umat Islam sendiri terlena dengan kondisi dan situasi semacam itu. Seakan-akan umat Islam menjadi menerima apa adanya dari perkembangan-perkembangan tersebut karena ketidakmampuan bersaing di politik,” katanya.

Selain itu, terangnya, dalam bidang ekonomi, ia mengatakan telah terjadi penyimpangan besar-besaran dari pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut asas kekeluargaan.

“Kita menjadi ekonomi yang kapitalistik,” ujarnya.

RUU P-KS yang sempat dibahas oleh DPR pada periode lalu ditunda untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU P-KS yang kontroversial itu sejauh ini mendapat banyak penolakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Baca: AILA Tolak Pengesahan RUU P-KS Agar Tak Akomodasi Zina & LGBT

Diketahui, pada dasarnya omnibus law, menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Rizky Argama, merupakan salah satu metode pembentukan undang-undang yang mengatur materi multisektor. Selain itu, UU ini juga mampu merevisi hingga mencabut ketentuan yang ada di dalam UU lain.

Rizky dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019) menyebut, sejumlah negara telah menerapkan omnibus law sebagai strategis untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih.

Menurutnya, sebagai sebuah metode, pendekatan omnibus law berpeluang mengabaikan prinsip-prinsip penting dalam pembentukan undang-undang.* Abdul Mansur J

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Dukung Kami, Agar kami dapat terus mengabarkan kebaikan. Lebih lanjut, Klik Dompet Dakwah Media Sekarang!

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !