Ahad, 24 Januari 2021 / 10 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Wantim MUI: Banyak RUU Kurang Perhatikan Norma-norma Agama

Istimewa
Aksi Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) menolak RUU P-KS di area CFD, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Ahad (01/09/2019).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Noor Ahmad menilai bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) minim norma-norma agama.

Hal itu disampaikannya di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12/2019) saat membahas terkait kondisi keumatan dan kebangsaan saat ini.

Ia menjelaskan, pada bidang politik telah terjadi banyak permasalahan seperti kompetisi politik transaksional, oligarki politik, kapitalisasi politik, dan lain sebagainya.

Bahkan, beberapa waktu terakhir telah terjadi kontestasi politik yang tidak seimbang dengan berdasarkan pada modal.

“Akibatnya banyak tokoh-tokoh Islam kalah bersaing karena tidak punya modal uang. Kemudian terjadi munculnya tokoh-tokoh politik instan,” jelasnya.

Baca: Masyarakat: Hentikan Pembahasan RUU P-KS Selamanya

Kemudian, pada bidang hukum, terdapat banyak regulasi tumpang tindih yang dinilai tidak efisien. Bahkan, lanjutnya, pemerintah menyadari hal ini dengan dirancangnya pembuatan Omnibus Law.

“Banyak RUU yang kurang memperhatikan norma-norma agama, contoh RUU P-KS dan lain sebagainya. Sementara itu umat Islam sendiri terlena dengan kondisi dan situasi semacam itu. Seakan-akan umat Islam menjadi menerima apa adanya dari perkembangan-perkembangan tersebut karena ketidakmampuan bersaing di politik,” katanya.

Selain itu, terangnya, dalam bidang ekonomi, ia mengatakan telah terjadi penyimpangan besar-besaran dari pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut asas kekeluargaan.

“Kita menjadi ekonomi yang kapitalistik,” ujarnya.

RUU P-KS yang sempat dibahas oleh DPR pada periode lalu ditunda untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU P-KS yang kontroversial itu sejauh ini mendapat banyak penolakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Baca: AILA Tolak Pengesahan RUU P-KS Agar Tak Akomodasi Zina & LGBT

Diketahui, pada dasarnya omnibus law, menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Rizky Argama, merupakan salah satu metode pembentukan undang-undang yang mengatur materi multisektor. Selain itu, UU ini juga mampu merevisi hingga mencabut ketentuan yang ada di dalam UU lain.

Rizky dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019) menyebut, sejumlah negara telah menerapkan omnibus law sebagai strategis untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih.

Menurutnya, sebagai sebuah metode, pendekatan omnibus law berpeluang mengabaikan prinsip-prinsip penting dalam pembentukan undang-undang.* Abdul Mansur J

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Disindir Ahok, Yusril: Saya Memang Tak Punya Program Gusur Rakyat

Disindir Ahok, Yusril: Saya Memang Tak Punya Program Gusur Rakyat

Sekjen PBB Kunjungi Sulteng, Puji Pemerintah Tangani Bencana

Sekjen PBB Kunjungi Sulteng, Puji Pemerintah Tangani Bencana

Islam di Eropa Laris Manis

Islam di Eropa Laris Manis

Ahok Dapat Remisi Natal Dinilai Tak Penuhi Syarat

Ahok Dapat Remisi Natal Dinilai Tak Penuhi Syarat

KH. Abdussomad Buchori Kembali Pimpin MUI Jatim

KH. Abdussomad Buchori Kembali Pimpin MUI Jatim

Baca Juga

Berita Lainnya