Ahad, 24 Oktober 2021 / 17 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

MUI Dorong Regulasi yang Lebih Memihak Ekonomi Rakyat

Abdul Mansur J/hidayatullah.com
Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah yang juga Seken MUI, di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Majelis Ulama Indonesia mendorong adanya regulasi yang lebih memihak rakyat kecil dan ekonomi kerakyatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Anwar Abbas mengatakan, sebagian besar undang-undang (UU) di Indonesia lebih berpihak pada kaum konglomerat atau pengusaha besar.

MUI mendorong agar pemerintah bisa membuat UU yang lebih berpihak pada rakyat.

“Politik itu bicara soal kekuasaan. Maka Kekuasaan itu seharusnya juga bertugas untuk membuat peraturan-peraturan, undang-undang, agar bagaimana caranya UU yang ada di negeri ini betul-betul berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada segelintir orang saja,” ucap Anwar kepada wartawan di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Baca: PR Besar Umat Islam Genjot Pangsa Pasar Bank Syariah

Anwar berharap supaya pemerintah bisa membuat regulasi yang berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga struktur masyarakat bisa menjadi lebih seimbang.

“Kita tentunya berharap struktur masyarakat kita tidak lagi berbentuk piramida, tapi seperti belah ketupat dimana yang paling besar adalah kelas menengah. Terus terang, saat ini kan yang besar adalah kelas bawah, kelas atas sedikit, kelas menengah agak besar. Sehingga daya beli masyarakat kita rendah,” jelasnya.

Baca: MUI Gelar KUII ke-7 Perkuat Perjuangan Umat Islam

Menurut Anwar, jika UMKM bisa lebih meningkat maka akan berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Dengan ini, diharapkan ekonomi bangsa bisa menjadi lebih stabil dan merata.

“Perusahaan kelas menengah kita semakin membesar maka daya beli kita meningkat, maka ekonomi bangsa akan lebih dinamis. Kemajuan ekonomi dan budaya negara menjadi lebih bisa dieksplorasi,” katanya.

Anwar menyebut, permasalahan ini akan menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 yang akan digelar pada 26-29 Februari 2020 mendatang di Bangka Belitung.* Abdul Mansur J

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

BP MPR Sindir BPIP: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok

BP MPR Sindir BPIP: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok

Klarifikasi Menkes Soal DKI Jakarta Dapat Nilai E Penanganan Covid-19

Klarifikasi Menkes Soal DKI Jakarta Dapat Nilai E Penanganan Covid-19

Komisioner KPI: Penghargaan Atas Keberagaman Harus Menimbang Tata Nilai Sosial Masyarakat

Komisioner KPI: Penghargaan Atas Keberagaman Harus Menimbang Tata Nilai Sosial Masyarakat

PKS: Polisi Harus Hentikan Penjualan dan Produksi Terompet Sampul Al-Quran

PKS: Polisi Harus Hentikan Penjualan dan Produksi Terompet Sampul Al-Quran

Potensi Zakat yang Luar Biasa Harus Diimbangi Profesionalisme Pengelolaan

Potensi Zakat yang Luar Biasa Harus Diimbangi Profesionalisme Pengelolaan

Baca Juga

Berita Lainnya