Senin, 18 Januari 2021 / 4 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

PB HMI Minta Sikap Tegas Indonesia Soal Penindasan Uighur

Bagikan:

Hidayatullah.com– Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO menyayangkan sikap diam Pemerintah Indonesia terkait persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

Sebagai negara mayoritas Muslim, menurut PB HMI seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terkait pelanggaran Ham tersebut.

Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI Muslimin Abdarab mendesak Pemerintah untuk segera menyapaikan sikapnya atas pelanggaran HAM di Uighur.

“Mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk segara menyampaikan sikap yang tegas atas pelangaran HAM terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China sebagaimana yang diamanantkan oleh UUD 1945 serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif,” ujar Muslimin Abdarab kepada hidayatullah.com di Jakarta, Kamis (19/12/2019) dalam pernyataan sikapnya.

Baca: KAMMI Desak Ketegasan Indonesia terhadap China soal Uighur

Selain itu, PB HMI meminta pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk mengangkat pelanggaran HAM di Xinjiang pada forum-forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan lain-lain.

PB HMI menilai, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia yang menjadi anggota DK PBB seharusnya mengangkat penindasan atas Muslim Uighur di DK PBB. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan oleh Indonesia.

Oleh karena itu, PB HMI meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB membentuk tim pencari fakta independen untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM Muslim Uighur.

“PB HMI meminta Indonesia desak PBB bentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi pelanggaran HAM Uighur,” tandasnya.

Baca: Forum Ukhuwah Islamiyah MUI Ramai Bicarakan Uighur

Di samping itu, ia juga meminta kepada Ormas Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan ke masyarakat Indonesia apa sebenarnya yang mereka temukan saat berkunjung ke Xinjiang pada Februari 2019 lalu.

“Hal ini dilakukan agar umat Islam Indonesia mendapatkan informasi yang akurat terkait permasalahan yang dialami oleh Muslim Uighur,” jelasnya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

PKS: RUU Ciptaker Pro Asing, Wajar jika Buruh Murka

PKS: RUU Ciptaker Pro Asing, Wajar jika Buruh Murka

Gubernur Sulteng Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari

Gubernur Sulteng Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari

Pulau Santen;  Dari Tempat Mesum jadi ‘Wisata Syariah”

Pulau Santen; Dari Tempat Mesum jadi ‘Wisata Syariah”

KISDI Minta Semua Pihak Dudukan Ahmadiyah Secara Proposional

KISDI Minta Semua Pihak Dudukan Ahmadiyah Secara Proposional

Sudah saatnya Penyaluran Zakat lebih Produktif, bukan Konsumtif

Sudah saatnya Penyaluran Zakat lebih Produktif, bukan Konsumtif

Baca Juga

Berita Lainnya