Selasa, 16 Februari 2021 / 4 Rajab 1442 H

Nasional

Fahira: Sampai Kapan Indonesia Diam Terus Soal Penindasan Uighur

Pencari suaka asal Uighur
Bagikan:

Hidayatullah.com– Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, sudah saatnya Indonesia bersuara terhadap penindasan terhadap Muslim Uighur di China.

Sebab, kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini, bukan karena hanya Indonesia negara Muslim terbesar di dunia, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya diduga kuat sedang dinjak-injak.

“Sampai kapan Indonesia terus diam soal Uighur sementara di belahan dunia kecaman terus mengalir. Ini bukan soal mencampuri urusan politik negara lain, tetapi ini soal kemanusiaan yang menembus dan melampui batas-batas negara. Bahkan harusnya melampaui kepentingan ekonomi Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum salah satunya tergantung investasi China. Kita bangsa besar. Suara kita pasti didengar. Persoalannya sekarang, Pemerintah berani, tidak?” ungkapnya melalui keterangan tertulisnya kepada hidayatullah.com di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Fahira mengatakan, sejak bocornya dokumen penindasan etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi, gelombang protes dan kecaman terhadap dugaan pelanggaran HAM otoritas China terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya dipastikan akan semakin meluas.

Jika Indonesia masih terus diam, lanjutnya, bukan tidak mungkin eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi dan berpenduduk Muslim terbesar di dunia serta menjunjung tinggi penegakan HAM akan diabaikan bahkan dikucilkan komunitas internasional.

Fahira mengatakan, banyaknya investasi China di Indonesia harusnya dipandang sebagai ketergantungan China akan besarnya potensi ekonomi Indonesia, bukan malah sebaliknya yaitu ketergantungan Indonesia terhadap China.

Dengan begini, kata Fahira, Indonesia tidak perlu ragu apalagi takut mendesak China menghentikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Bahkan sebagai negara Muslim yang moderat dengan berbagai pengalaman panjangnya, Indonesia kata dia harusnya bisa memberi pamahaman terkait Islam kepada China sehingga kebijakan mereka terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang tidak lagi bersifat represif.

“Indonesia dengan negara manapun yang berinvestasi di negeri ini, sebesar apapun investasi yang mereka gelontorkan, posisinya adalah setara. Kita tidak perlu ragu apalagi takut mengkritik bahkan mengecam negara tersebut jika memang kebijakan negaranya mengabaikan nilai-nilai HAM,” ujarnya.

Fahira mengungkapkan, perlakuan represif dan kebijakan tidak manusiawi yang dialami etnis minoritas Uighur di Xinjiang semakin terkuak dan sepertinya banyak negara di dunia sudah mulai muak dengan kesewenang-wenangan ini.

Setelah, pada Juli 2019 lalu, lebih dari 20 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) termasuk Australia, Inggris, Kanada, Prancis, dan Jerman mengirim surat kecaman kepada para pejabat tinggi Dewan HAM PBB terkait perlakuan otoritas China terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, awal Desember ini DPR Amerika Serikat meloloskan RUU yang dapat memberikan Gedung Putih kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi China atas apa yang terjadi di Xinjiang.

Fahira mengatakan, sikap tegas negara-negara anggota PBB ini menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan dugaan bahwa otoritas China menahan sedikitnya 1 juta etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya secara sewenang-wenang dan mengabaikan HAM, bukan isapan jempol.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Menag: Indonesia dikenal Bangsa yang Agamis, Rukun, Damai

Menag: Indonesia dikenal Bangsa yang Agamis, Rukun, Damai

Munarman: Ini Extra Judicial Killing

Munarman: Ini Extra Judicial Killing

Penekanan MUI soal Redistribusi Aset dan Reformasi Agraria

Penekanan MUI soal Redistribusi Aset dan Reformasi Agraria

Laporan BHRN: Muslim Rohingya Dipersulit di Segala Akses

Laporan BHRN: Muslim Rohingya Dipersulit di Segala Akses

Aktivis: Rapor Perlindungan Anak Masih Jauh dari Harapan

Aktivis: Rapor Perlindungan Anak Masih Jauh dari Harapan

Baca Juga

Berita Lainnya