Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ketua DPR: Amendemen Terbatas Jangan Melebar Tambah Masa Jabatan Presiden

skr/hidayatullah.com
Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, amendemen UUD 1945 lebih baik dilakukan secara terbatas, jangan melebar apalagi sampai mengatur soal penambahan masa jabatan Presiden.

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan lebih baik tak ada amendemen UUD 1945 jika ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Dia mengatakan sejak awal dirinya menyatakan wacana penambahan periode jabatan Presiden menjadi 3 periode adalah sebuah kemunduran demokrasi.

Oleh karena itu, dia menilai harus tertib dan konsisten saja pada niat awal amendemen yaitu membahas tentang garis-garis besar haluan negara (GBHN).

Menurut Puan, jika dari awal niat pembahasannya hanya soal GBHN, maka fraksi-fraksi di MPR harus konsisten.

“Jangan melebar kemana-mana,” ujar Puan lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (03/12/2019).

Ketua DPP PDI Perjuangan mengakui bahwa partainya melalui Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI menjadi pelopor usulan amendemen terbatas UUD 1945.

“Kami tegaskan lagi, hanya amendemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara,” sebutnya.

Puan menilai bahwa haluan negara diperlukan sebagai cetak biru (blue print) pembangunan nasional jangka panjang.

Memang katanya sudah ada Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP). Akan tetapi itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa.

Secara terpisah, menurut Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, pihaknya belum pernah membicarakan soal wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode yang menjadi kontroversi di tengah publik.

Aziz mengaku kaget, sebab wacana itu muncul di media padahal DPR belum pernah mengagendakan pembahasan terkait persoalan itu.

“Dari DPR belum ada pembahasan soal itu, justru saya sebagai Pimpinan DPR kaget dengan wacana yang tiba-tiba muncul di media,” aku Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (03/12/2019) kutip Antaranews.*

Rep: Admin Hidcom
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

KNRP Minta DPR Mengevaluasi Kinerja KPI Pusat

KNRP Minta DPR Mengevaluasi Kinerja KPI Pusat

Inilah Sumber Pendanaan Gafatar Hingga Tetap Eksis Sampai Sekarang

Inilah Sumber Pendanaan Gafatar Hingga Tetap Eksis Sampai Sekarang

Relasi  Islam-Barat Akan Terus Tegang

Relasi Islam-Barat Akan Terus Tegang

Kemlu Telusuri Keberadaan Relawan ACT di Somalia

Kemlu Telusuri Keberadaan Relawan ACT di Somalia

PP Aisyiyah: Pemerintah Harus Melindungi Hak Siswa Beragama Lewat Peraturan yang Bijaksana

PP Aisyiyah: Pemerintah Harus Melindungi Hak Siswa Beragama Lewat Peraturan yang Bijaksana

Baca Juga

Berita Lainnya