Prof Eko Prasojo Raih Habibie Award

"Praktik buruk demokrasi di Indonesia seperti korupsi, serta biaya politik yang mahal mengarahkan Indonesia kepada terjadinya bad governance," ujar Prof Eko

Prof Eko Prasojo Raih Habibie Award
ANTARA/HO/Humas UI)
Prof Eko Prasojo (kiri) saat menerima Habibie Award

Terkait

Hidayatullah.com– Prof Dr Eko Prasojo mendapatkan anugerah Habibie Award Periode XXI Tahun 2019 Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) ini diberi penghargaan atas kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu sosial dan politik di Indonesia.

Sebelumnya, Prof Eko juga menjadi orang ketiga dari Asia yang menerima The Braibant Lecture 2019 dari International of Administraive Science di Belgia.

Hingga saat ini, The Habibie Award telah dianugerahkan kepada 62 tokoh di Indonesia. Selain Prof Eko, ilmuwan UI Prof Ivandini Tribidasari Anggraningrum dari Fakultas Matematika dan IPA UI juga memperoleh Habibie Award.

Prof Eko dinilai berkontribusi bagi pembangunan ilmu dan praktik pemerintahan melalui tulisan di Jurnal, Opini Media, serta buku terkait debirokratisasi dan deregulasi di Indonesia.

“Praktik buruk demokrasi di Indonesia seperti korupsi, serta biaya politik yang mahal mengarahkan Indonesia kepada terjadinya bad governance,” ujar Prof Eko dikutip dari Antara di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2019).

Sehingga, lanjut Prof Eko, Reformasi Administrasi Publik atau Birokrasi yang berbasis pada substansi dan hasil di Indonesia sangat diperlukan.

Prof Eko menilai, arah perubahan administrasi publik di Indonesia harus selaras dengan globalisasi dan digitalisasi dalam administrasi publik.

Beberapa tahun ke depan, kata Prof Eko,  Indonesia harus pindah dari birokrasi yang sangat mengedepankan peraturan (rule based) kepada birokrasi yang berbasis kinerja (performance based).

Kemudian, berbagai rencana dan kebijakan telah ditetapkan untuk membangun able people, agile process, positive culture dan adaptive policies.

“Selain itu, Indonesia juga akan memasuki babak baru kebijakan dan manajemen SDM Aparatur dari Closed Career System menuju Open Career System,” sebutnya.

Disebutkan, tata kelola pemerintahan yang tidak saja demokratis tetapi juga dinamis (democratic and dynamic governance) dibutuhkan demi pembangunan di Indonesia.*

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !