Revisi Peraturan KPU

Politisi PKS Dukung Aturan Calon Kepala Daerah Tak Boleh Zina dan Mabuk

"Semua agama pastinya tidak membolehkan pengikutnya berbuat amoral seperti berzina dan mabuk"

Politisi PKS Dukung Aturan Calon Kepala Daerah Tak Boleh Zina dan Mabuk
imam nawawi/hidayatullah.com
Politisi PKS Ahmad Syaikhu.

Terkait

Hidayatullah.com– Anggota Komisi ll DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mendukung rencana revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 tentang tambahahan syarat calon kepala daerah tidak boleh pernah melakukan perbuatan pidana di antaranya judi, mabuk, pengguna dan pengedar narkoba, hingga berzina.

“Saya lihat rencana ini lahirkan pro dan kontra. Tapi wacana revisi ini justru harus didukung penuh oleh semua pihak karena memberikan keuntungan bagi masyarakat. Saya mendukung rencana revisi ini,” ujar politisi dari Dapil Jabar 7 ini di Jakarta, Senin (14/10/2019) dalam siaran pers PKS kepada hidayatullah.com.

Ketua DPW PKS Jawa Barat ini menilai, setidaknya ada beberapa alasan kuat kenapa ia mendukung wacana revisi PKPU tersebut.

“Pertama, negara kita berdasarkan Pancasila. Sila Pertama berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, nilai-nilai agama jadi landasan kita. Semua agama pastinya tidak membolehkan pengikutnya berbuat amoral seperti berzina dan mabuk,” terangnya.

Kedua, terang Syaikhu, setiap perhelatan Pilkada selalu menghabiskan banyak uang. Tahun 2018 lalu saat Pilkada serentak dilaksanakan, dana yang dibutuhkan sebanyak Rp 20 triliun.

“Sangat menyedihkan jika dengan anggaran sebesar itu tapi tidak melahirkan pemimpin terbaik yang bermoral,” imbuhnya.

Ketiga, tambah Syaikhu, rakyat berhak mendapatkan pemimpin terbaik tanpa cacat. “Dengan demikian, mereka akan mendapatkan panutan atau teladan. Juga mampu membawa kemaslahatan,” tegasnya.

Kelima, Syaikhu menjelaskan, dalam Islam minuman keras atau khamr disebut sebagai ummul khobaits (induk dari keburukan). “Pemimpin yang suka mabuk akan sangat mudah melakukan tindakan kejahatan lainnya,” ujarnya.

Dalam pandangan Syaikhu, perilaku buruk pemimpin hanya akan membuat diri sang pemimpin tersandera, sehingga tak bisa maksimal dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik.

“Tinggal nantinya semua pihak duduk bersama, mendapatkan parameter atau alat ukur yang jelas tentang zina dan mabuk tersebut sehingga dapat diterima pihak yang kontra,” tutup Syaikhu.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !